Pajak.Com, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa realisasi penyerapan anggaran KKP tahun Anggaran 2021 mencapai 98,88 persen atau Rp 4,72 triliun atau dari total pagu Rp 4,77 triliun. Menurutnya, kinerja sektor KP menunjukkan angka yang positif mulai dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) hingga peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya.
“Di Tahun 2021, KKP telah merealisasikan kegiatan prioritas KKP mulai dari kegiatan perikanan tangkap, perikanan budidaya, penguatan daya saing, pengawasan SDKP, pengelolaan ruang laut, riset dan SDM KP serta karantina ikan dan pengendalian mutu,” ungkapnya dalam rapat kerja antara KKP dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/01).
Ia menambahkan, nilai PDB perikanan sampai dengan triwulan III tahun 2021 telah tumbuh sebesar 4,55 persen, dimana nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan PDB perikanan di triwulan III tahun 2020. Selain itu, pencapaian pertumbuhan PDB perikanan tersebut belum memperhitungkan pertumbuhan lapangan usaha sektor kelautan dan perikanan yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Cipta Kerja dan regulasi turunannya. Baik dari komoditas pengolahan hasil perikanan, komoditas pergaraman, biofarmakologi dan bioteknologi dari hasil laut, dan jasa-jasa kelautan.
“Berdasarkan angka tersebut maka perekonomian sektor KP sepanjang triwulan I hingga triwulan III 2021 masih mengindikasikan terjadinya perbaikan performa dibandingkan tahun 2020,” tambahnya.
Trenggono melanjutkan bahwa nilai ekspor produk perikanan sepanjang tahun 2021 mencapai 5,72 miliar dollar AS atau meningkat 9,82 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pada neraca perdagangan juga memperlihatkan surplus 5,22 miliar dollar AS atau meningkat 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Untuk komoditas ekspor utama secara nilai, terdapat lima komoditi utama yaitu udang, tuna cakalang, cumi sotong gurita, rajungan kepiting dan rumput laut. Sedangkan lima pasar utama ekspor meliputi Amerika Serikat, Tiongkok, ASEAN, Jepang, dan Uni Eropa.
Dalam hal geliat investasi, sektor KP juga menunjukkan angka yang positif. Berdasarkan data BKPM dan OJK pada September 2021, investasi sektor KP tahun 2021 mencapai Rp 4,39 triliun dan diperkirakan angka sementara sampai Desember 2021 mencapai Rp 6,02 triliun.
“Realisasi produksi perikanan di tahun 2021 mencapai 24,48 juta ton, dengan Angka Konsumsi Ikan secara nasional mencapai 55,37 kg/kapita/tahun. Capaian Nilai Tukar pada Desember 2021 telah meningkat dan mencapai lebih dari 100, yakni 106,79 untuk Nilai Tukar Nelayan, dan 104,47 untuk Nilai Tukar Pembudidaya Ikan,” paparnya.
Dari kinerja positif ini, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP juga melonjak dan mencetak sejarah sebesar Rp 1,007 triliun, yang terdiri atas PNBP pemanfaatan SDA perikanan sebesar Rp 708 miliar, PNBP lainnya sebesar Rp 243 miliar, dan PNBP BLU sebesar Rp 56 miliar.
Selanjutnya, Trenggono mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2022, KKP mendapat pagu alokasi APBN sebesar Rp 6,1 triliun. Dari jumlah tersebut, KKP melakukan automatic adjustment anggaran rupiah murni sebesar Rp 296,5 miliar. Hal tersebut sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk dilakukan pencadangan anggaran sebesar 5 persen pada tiap K/L dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2022.
Tidak hanya itu saja, KKP juga telah merancang kegiatan prioritas pada tahun 2022 yang akan diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam dan masyarakat pesisir lainnya.
“Kami mengharapkan pelaksanaan beberapa kegiatan prioritas KKP tahun 2022 di daerah dapat memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nasional. Kami menargetkan kegiatan bantuan pada masyarakat dapat diselesaikan paling lambat pada semester 1 tahun 2022,” pungkasnya.
