Purbaya Janji Bakal Kelola APBN 2026 Secara Hati-hati dan Bebas Kebocoran
Pajak.com, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan dilakukan secara hati-hati, dan bebas kebocoran. Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal tanpa mengorbankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami pastikan pengelolaan fiskal dijalankan dengan hati-hati, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujar Purbaya dalam Media Gathering, dikutip Pajak.com pada Senin (13/10/25).
Ia menegaskan bahwa strategi pengelolaan anggaran negara dirancang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Purbaya menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi nasional. Menurutnya, percepatan belanja pemerintah dan pertumbuhan kredit perbankan akan menjadi pendorong utama ekonomi hingga akhir 2025 dan sepanjang 2026. Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan pelaksanaan belanja negara tepat waktu, dan tepat sasaran.
Selain menjaga efektivitas belanja, Purbaya juga menekankan pentingnya memperkuat integritas aparatur fiskal, terutama di sektor perpajakan dan kepabeanan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi, demi menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti pengelolaan pembiayaan pembangunan yang bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap pembiayaan dan utang pemerintah akan digunakan secara produktif, agar tidak membebani fiskal dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk diketahui, APBN 2026 difokuskan pada delapan agenda prioritas nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM), pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung agenda tersebut, antara lain Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.
Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun, dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.153,6 triliun. Adapun defisit anggaran dipatok sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan mencapai 5,4 persen, inflasi dijaga di kisaran 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar rupiah stabil di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).