Pajak.com, Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengungkapkan, Indonesia berpotensi menjadi pusat (hub) vaksin di Asia Tenggara. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tengah berupaya melakukan diplomasi dengan negara-negara produsen vaksin Covid-19.
“Baik dengan produsen China, Amerika Serikat, dan Eropa (melakukan diplomasi). Banyak negara Asia Tenggara khususnya Indonesia potensi menjadi menjadi hub vaksin yang bagus pada kerja sama ASEAN. Karena Indonesia pengguna vaksin Korona terbesar, pasar juga diperhatikan membuka kesempatan, kami mendorong ada peluang ada rekombinan in inactivated juga nucleic, baik mRNA (messenger ribonukleat acid) dan DNA (deoksiribonukleat) memang agak sulit tapi terus akan didorong,” ungkap Mahendra dalam webinar bertajuk Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi, yang diadakan oleh Indonesian Diaspora Network Global, Sabtu (14/8).
Selain itu, Mahendra mengungkapkan, tidak hanya soal ketersedian obat dan vaksin Covid-19 yang tengah dihadapi dunia saat ini, melainkan keampuhan keduanya untuk menghadapi varian Delta yang lebih agresif. Dengan demikian, diperlukan pula penelitian yang intensif untuk menemukan potensi mutasi virus yang diduga itu.
“Sejak awal pilihan pemerintah Indonesia untuk menjajaki diplomasi secara internasional atas semua kemungkinan untuk bisa mengakses dan pengadaan vaksin Korona secara bilateral dan multilateral. Karena pemerintah Indonesia menganggap upaya ini paling adil agar vaksin Korona bisa diakses secara merata, baik secara government to government maupun juga secara komersial. Komersial juga tidak mudah karena semua orang bisa beli tapi tidak ada (di pasaran) yang bisa memproduksi terbatas,” ujarnya.
Menurut Mahendra, ketersediaan vaksin di Indonesia sejatinya lebih baik dari negara lainnya. Pemerintah juga berupaya mempercepat vaksinasi untuk pemulihan kesehatan masyarakat dan perekonomian. Hingga saat ini Indonesia sudah memiliki 150 juta dosis dan tersedia untuk menampung sekitar 75 juta vaksinasi. Ketersediaan itu untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi sekitar 208 juta sampai dengan 209 juta penduduk.
“Upaya yang sudah dilakukan, kami terus mencari vaksin Korona baik dari China, Inggris dan Amerika Serikat, sehingga akhir tahun bisa mendapat kurang lebih sekitar 280 juta dosis,” ungkapnya.
Di sisi multilateral, Kemenlu konsisten mendorong sistem yang adil, agar negara berkembang lainnya dapat mengakses vaksin. Indonesia bisa mengakses vaksin 20 persen sampai dengan 30 persen dari total populasi.
“Ini kunci diplomasi karena Indonesia sebelum dan saat pandemi tidak pernah mempolitisasi dan tidak memihak dari berbagai macam persaingan produsen atau bentuk perebutan pengaruh kekuasaan global. Dan memang ternyata saat kami berharap ada keputusan global yang bisa menghadapi pandemi secar global (bersama-sama), ternyata justru terjadi perebutan pengaruh,” ungkap Mahendra.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Country Director Asian Development Bank (ADB) Said Zaidansyah menyatakan, pihaknya akan berkomitmen memberikan dukungan apabila produsen global memilih Indonesia sebagai hub produksi vaksin Covid-19.
“ADB akan membantu melalui pendanaan dan siap berdiskusi dengan produsen vaksinnya. Dalam hal Bio Farma menjadi second global hub manufaktur vaksin Korona setelah Afrika Selatan. Ini dalam kerangka kerja sama vaksin WHO (World Health Organization), bukan komersial. Saat ini ADB punya fasilitas pendanaan untuk pengadaan vaksin. Bahkan saat ini sudah ada alokasi 1,4 miliar dollar AS pinjaman lunak bagi Indonesia, pinjaman lunak Bio Farma untuk produksi vaksin Korona,” ungkapnya.
