Pajak.com, Jakarta – Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi setiap negara anggota di ASEAN, sekaligus momentum untuk membangun dan memperbaiki fundamental kawasan agar jadi lebih baik dan resilient.
Pada ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM) tahun ini yang diadakan secara virtual pada 25 hingga 30 Maret lalu, negara-negara di kawasan ASEAN memandang bahwa pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan yang besar, tetapi mulai menunjukkan sinyal pemulihan yang cukup kuat.
Hal ini tercermin dari pertumbuhan perekonomian ASEAN yang terkontraksi sebesar 3,4 persen di tahun 2020, diprediksi mengalami perbaikan signifikan di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,9 persen.
Sementara itu, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2020 cukup terjaga dengan kontraksi sebesar 2,1 persen didukung dengan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta terjaganya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa yang dialami secara global. Ia mendorong agar pemimpin-pemimpin di kawasan ASEAN terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional dalam memitigasi risiko dan menangani dampak pandemi.
“Kami mendorong kerja sama untuk menangani pandemi dengan fokus pada percepatan distribusi vaksin kepada seluruh lapisan masyarakat, perlindungan ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan UMKM, serta penyediaan layanan kesehatan yang selalu memadai,” paparnya dalam pertemuan AFMGM yang dikutip Pajak.com, Rabu (1/4).
Ia juga mengemukakan pentingnya kawasan ASEAN untuk tetap waspada akan spillover effect dari negara-negara maju, mengingat negara-negara ASEAN masih dalam fase pemulihan ekonomi secara bertahap akibat dampak pandemi.
“Pandemi Covid-19 perlu dijadikan pemicu untuk memperkuat dan memperdalam reformasi struktural guna menghadapi tantangan global. Untuk itu, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority untuk menarik lebih banyak investasi berbasis ekuitas, serta mendukung dan memulihkan iklim usaha dan investasi,” jelasnya.
Sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN juga terus mendorong penguatan ekonomi kawasan. Di bidang keuangan, pemerintah mendorong pendalaman keuangan masing-masing negara anggota ASEAN, agar dapat mengakselerasi proses integrasi dan ketahanan keuangan kawasan.
Pemerintah Indonesia mendorong pendalaman pasar modal dengan fokus peningkatan akses pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, Indonesia dapat menarik investasi untuk pembangunan berkelanjutan.
Untuk memperkuat perdagangan jasa keuangan, Indonesia dengan negara ASEAN lainnya menyepakati penyelesaian perundingan putaran kesembilan negosiasi jasa keuangan untuk ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).
Kesepakatan ini diharapkan memperkuat industri jasa keuangan Indonesia, terutama asuransi dan non-bank, juga memberikan kesepakatan penyedia jasa domestik keuangan Indonesia untuk melakukan ekspansi pasar ke ASEAN.
Di bidang perdagangan, inisiatif strategis lain yang didorong Indonesia antara lain percepatan prosedur kepabeanan untuk mengurangi hambatan perdagangan, juga bersinergi dengan ASEAN Disaster Risk Financing and Insurance (ADRFI) dan South East Asia Disaster Risk Insurance and Financing (SEADRIF).
Tujuannya, agar semua negara anggota dapat membangun institusi dan mekanisme yang kuat, untuk manajemen risiko dan pembiayaan dampak bencana.
