Pemerintah Godok Opsi Pemberian Subsidi BBM dan Listrik jadi BLT
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan subsidi energi, termasuk untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram, dan listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya masih menggodok rencana pengalihan subsidi BBM dan listrik menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait yang dipimpin oleh Bahlil sebagai Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, sejumlah kesimpulan sementara telah dicapai. Salah satunya, subsidi LPG 3 kilogram diputuskan untuk tetap dilanjutkan tanpa perubahan.
“Kami sudah memutuskan untuk LPG 3 kg kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk tidak dilakukan koreksi apa-apa. Artinya untuk LPG masih berlaku seperti sekarang ini,” ungkap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Selasa (5/11).
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan peran LPG 3 kilogram dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebutuhan ibu rumah tangga, serta konsumsi rumah tangga.
Namun, berbeda dengan LPG, subsidi BBM dan listrik masih dalam tahap kajian mendalam untuk menentukan metode penyaluran yang lebih tepat sasaran. “Untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise mendalam, karena kita harus hati-hati,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pemerintah perlu menunggu laporan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, dan PLN untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi benar-benar tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun salah satu opsi yang dipertimbangkan dalam skema subsidi BBM dan listrik adalah melalui BLT. Bahlil menyatakan, BLT menjadi salah satu opsi utama karena memungkinkan subsidi tersalurkan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Saya pikir BLT salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana,” jelasnya.
Dengan pengalihan subsidi menjadi BLT, pemerintah berharap penerima manfaat dapat lebih terarah, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi bawah.
Selain itu, Bahlil menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pemberian subsidi. Subsidi yang tidak tepat sasaran akan disalurkan dalam bentuk lain agar lebih efektif. Contohnya, kendaraan umum berpelat kuning kemungkinan akan tetap menerima subsidi harga sebagai dukungan terhadap sektor transportasi umum.
“Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian seperti kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya (tetap subsidi harga),” ucap Bahlil.
Ia menambahkan bahwa subsidi akan diberikan dalam dua bentuk, yakni tunai dan barang, sehingga alokasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Melalui penggodokan kebijakan ini, pemerintah berharap program subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa memberatkan anggaran negara.