Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Kaji Ulang Skema Subsidi Energi
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah akan kaji ulang skema subsidi energi untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran.
Dalam rapat yang digelar di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (4/11), Sri Mulyani bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Muhaimin Iskandar. Pertemuan ini membahas subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, hingga Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Arahan ini sejalan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar subsidi dikelola dengan efisien dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. “Subsidi harus dikelola tepat sasaran,” kata Sri Mulyani sebagaimana dikutip Pajak.com dari laman Instagram resminya @smindrawati pada Selasa (5/11).
Dalam pertemuan tersebut, kata Sri Mulyani, para menteri sepakat untuk melakukan uji coba mekanisme baru yang diharapkan bisa mengukur dampak subsidi secara lebih akurat. Langkah ini akan mencakup penilaian terhadap dampaknya pada berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan.
“Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah ingin memastikan subsidi ini mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selanjutnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa proses evaluasi akan dilakukan secara mendalam untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. “Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien,” ujarnya.
Dengan skema baru ini, pemerintah berharap penyaluran subsidi akan lebih optimal, menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan mampu mengurangi beban keuangan negara.
Selain memastikan ketepatan sasaran, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan APBN di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis. Pemerintah akan berupaya keras agar subsidi yang dialokasikan mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan masyarakat dan stabilitas anggaran negara. Dengan koordinasi dan komitmen kuat antar lembaga, pemerintah berharap program subsidi ini mampu mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya potensi penggunaan subsidi energi di Indonesia yang tidak tepat sasaran. Menurut Bahlil, sekitar Rp 100 triliun nilai subsidi BBM dan listrik tidak tersalurkan dengan tepat. Adapun, nilai tersebut sekitar 20-30 persen dari total anggaran subsidi BBM dan listrik yang ditetapkan pemerintah pada 2024, yaitu sebesar Rp 435 triliun.
“Kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya kurang lebih Rp 100 triliun,” kata Bahlil dalam konferensi pers, dikutip Pajak.com pada Senin (4/11).
“Kita tahu subsidi kita sekarang kan Rp 435 triliun di 2024, itu terdiri dari kompensasi dan subsidi. Dari Rp 435 triliun itu, untuk LPG itu Rp 53 triliun,” jelasnya.
Subsidi energi, seperti BBM dan listrik, menurut Bahlil, seharusnya ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu mereka yang berada pada lapisan ekonomi bawah. “Subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, jadi untuk saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus,” jelasnya.
Namun, dalam praktiknya, subsidi ini sering kali dinikmati oleh kelompok yang mampu secara ekonomi, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam penggunaan anggaran negara.