Pajak.com, Jakarta – Pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia akan pulih pada kisaran 4-5,5 persen di tahun 2021. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, pemulihan ekonomi Indonesia ini didorong oleh peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor yang sejalan dengan kelanjutan program PEN serta implementasi UU Cipta Kerja.
Airlangga mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan PPKM mikro di 15 provinsi untuk menekan laju penyebaran Covid-19 dan percepatan realisasi belanja pemerintah di kuartal pertama 2021. Anggaran penanganan Covid-19 dan program PEN juga ditingkatkan menjadi Rp 699,43 triliun, atau naik hingga 21 persen dibandingkan anggaran tahun 2020.
“PPKM Mikro terbukti berhasil menurunkan angka kasus positif, kematian, dan menaikkan tingkat kesembuhan. Momentum pemulihan ekonomi saat ini harus bisa dimanfaatkan untuk mendorong reformasi struktural dengan memperbaiki iklim investasi. Selain itu juga membuat perizinan usaha menjadi sederhana dan cepat sehingga investasi meningkat dan lapangan kerja tercipta,” kata Airlangga pada acara Asian Insights Conference 2021 yang dihelat Bank DBS bekerja sama dengan Indonesia Data and Economic Conference (IDE) pada Rabu (24/3/21).
Airlangga menekankan, reformasi struktural di Indonesia ini dilakukan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 jangka pendek dan reformasi struktural jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga membentuk Indonesia Investment Authority (INA) sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Hal ini dilakukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2020 pemerintah telah mengalokasikan modal sebesar Rp 15 triliun dan di tahun 2021 sebesar Rp 60 triliun. Pada kuartal pertama, INA diharapkan dapat segera merealisasikan kegiatannya.
Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna mengatakan, pihaknya cukup optimistis dengan perbaikan ekonomi yang berlanjut di tahun 2021. Dengan dukungan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) melalui berbagai program stimulus dan bauran kebijakan fiskal dan makroprudensial terbukti sangat instrumental di tengah peningkatan kasus pandemi tahun lalu.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang juga menjadi narasumber acara itu menyampaikan, salah satu sektor yang terkena dampak paling parah dari pandemi Covid-19 adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Kunjungan wisatawan mancanegara turun hingga 75 persen sejak pandemi. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia adalah 16 juta, sedangkan pada 2020 turun menjadi 4,8 juta kunjungan.
Kendati demikian, pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat hingga 10 – 12 persen dalam periode lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB di tahun 2020 sekitar 4,1 persen dan 4,7 persen pada 2019 lalu. Saat ini kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB sekitar 4,3 persen.
Sandi mengatakan, Kemenparekraf telah mencanangkan beberapa program untuk mencapai target PDB tersebut. Antara lain dengan melakukan kampanye nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Dua program ini tidak hanya menargetkan wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan domestik.
Sandi menyebut, pembukaan lima destinasi baru di Bali juga merupakan upaya mempercepat pemulihan industri pariwisata. Destinasi baru ini tidak mengambil wisatawan Bali, tetapi meningkatkan jumlah wisatawan sehingga akan memperbesar kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB.
“Kami optimis kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan membantu pemulihan ekonomi nasional. Bringing back tourism means bringing back economy karena industri pariwisata adalah beacons of hope yang dapat membuka peluang tenaga kerja,” yakin Sandi.
