Pajak.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) 12 BUMN untuk tahun 2022 sebesar Rp 72,44 triliun kepada DPR. Dana segar tersebut akan difokuskan pada program restrukturisasi, penugasan dan pengembangan bisnis perusahaan.
“Seperti yang disampaikan penugasan 80 persen, restukturisasi 6,9 persen. Jadi, kalau kita kumulatifkan 87 persen adalah hal-hal yang tidak bisa terelakan,” ungkapnya saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (08/07).
Kucuran dana tersebut akan menggunakan mekanisme PMN yang nantinya menjadi bagian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Adapun 12 BUMN yang diajukan untuk mendapatkan PMN adalah sebagai berikut:
1. PT Hutama Karya sebesar Rp 31,35 triliun untuk penugasan pembangunan jalan tol trans Sumatera.
2. PT Aviasi Pariwisata Indonesia senilai Rp 9,31 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta lahan dan penyelesaian proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. PT PLN sebesar Rp 8,23 triliun untuk membiayai program pendanaan infrastruktur ketenagakerjaan, membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik pedesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.
4. PT Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar Rp 7 triliun untuk pengembangan bisnis dan penguatan modal guna meningkatkan modal tier I dan capital adequacy ratio (CAR).
5. PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar Rp 4,1 triliun untuk penugasan dukungan dalam rangka menjalankan proyek strategis nasional (PSN) kereta cepat untuk menutup cost overrun.
6. PT Waskita Karya sebesar Rp 3 triliun digunakan untuk restrukturisasi penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi.
7. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 2 triliun berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai seluruh polis per 31 Mei 2021.
8. PT Adhi Karya senilai Rp 2 triliun untuk penyelesaian tol DIY-Solo, DIY-Bawen, dan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Karian.
9. PT Perumahan Nasional (Perumnas) sebesar Rp 2 triliun guna program perumahan rakyat Jakarta-Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBK).
10. PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 2 triliun guna penguatan modal untuk meningkatkan tier I Capital dan CAR.
11. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebesar Rp 1,2 triliun sebagai penguatan industri pangan dan peningkatan inklusifitas petani, peternak, nelayan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
12. PT Damri sebesar Rp 250 miliar untuk penyediaan armada untuk program penugasan.
