Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan bahwa peran pendidikan tinggi sebagai pusat peningkatan kualitas SDM menjadi sangat penting karena merupakan kunci mencapai visi Indonesia Maju khususnya dalam pemulihan ekonomi.
Menurutnya, sejalan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei lalu, akademisi perlu meneladani semangat juang pendahulu untuk mewujudkan bangsa yang mandiri, lepas dari penjajahan.
“Tidak lupa, semoga kita juga dapat merdeka dari pandemi Covid-19 dan membuat ekonomi mandiri,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam webinar yang diselenggarakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Sabtu (22/05). Ia menambahkan sebuah universitas dan kelompok alumninya alangkah baiknya menjadi komunitas intelektual yang diharapkan senantiasa memberikan sumbangsih dalam menyiapkan para profesional dalam spektrum keahlian yang luas, terutama dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional.
Selain itu, dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19, pemerintah juga membutuhkan kerja sama dari masyarakat, terutama dari dunia akademik, untuk memastikan seluruh kebijakan dan strategi yang diambil pemerintah dapat berjalan secara optimal. Terlebih, pandemi ini adalah momentum tepat untuk mempercepat transformasi ekonomi mencapai visi Indonesia Maju.
“Sejak awal pandemi, pemerintah telah bergerak cepat dengan menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2020 untuk mengantisipasi dampak pandemi di berbagai sektor, terutama di sisi anggaran pemerintah. Tak hanya itu, di tengah pandemi, pemerintah tetap melanjutkan lima arahan Presiden. Salah satunya berhasil menyelesaikan UU Cipta Kerja sebagai wujud reformasi regulasi di bidang kemudahan berusaha yang dipuji oleh negara lain dan sejumlah lembaga internasional,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Saat ini, tren harian kasus Covid-19 secara nasional terus menurun. Persentase kasus aktif dan kesembuhan lebih baik daripada global. Seiring dengan penanganan pandemi yang membaik, perekonomian Indonesia juga diprediksikan rebound di 2021 dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen di 2021, dan 5,4 persen hingga 6 persen di 2022.
“Proyeksi pemulihan tersebut terlihat dari berbagai indikator utama yang terus membaik, seperti PMI Manufaktur yang berada di level ekspansi atau 54,6, juga Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), penjualan ritel dan kendaraan bermotor yang terus meningkat, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus seiring dengan harga komoditas yang terus meningkat,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, dalam jangka pendek pemerintah akan fokus untuk tetap menjaga sinergi “gas dan rem” dalam perumusan kebijakan ekonomi dan penanganan kesehatan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, reformasi regulasi dalam UU Cipta Kerja dan turunannya diharapkan akan menjadi faktor pendongkrak ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.
“UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan Pendekatan Berbasis Perizinan (Licenses Based Approach) menjadi Pendekatan Berbasis Risiko (Risk Based Approach). Reformasi ini akan mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih efisien, mudah, dan transparan. Proses perizinan usaha akan dilakukan dalam sistem baru Online Single Submission (OSS) yang rencananya akan beroperasi penuh pada Juli 2021,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Untuk mendorong investasi, UU Cipta Kerja dan turunannya, pemerintah memiliki Perpres No. 10 Tahun 2021 yang mengatur tentang Daftar Prioritas Investasi. Dalam Perpres tersebut dikatakan bahwa semua bidang usaha dinyatakan terbuka untuk penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup oleh UU dengan tetap memerhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.
“Dengan dihapusnya berbagai hambatan regulasi dan investasi, diharapkan akan membantu menarik investor, memunculkan usaha-usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia mewujudkan mimpinya menjadi negara maju,” pungkas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
