Pajak.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengajak semua pihak di lintas sektor untuk membahas tiga isu prioritas digital sebelum naik ke forum Digital Economy Working Group (DEWG) pada Presidensi G20 Indonesia. Tiga isu prioritas itu, yakni post COVID-19 recovery and ICT infrastructure connectivity, digital skills and literacy, cross border data flow and data free flow with trust.
“Pada kesempatan ini, kami membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Kami sudah bekerja sama dengan akademisi dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Centre for Strategic and International Studies sebagai national knowledge partner DEWG,” kata Sekretaris Jenderal Kemkominfo Mira Tayyiba dalam Media Gathering G20 yang berlangsung secara virtual dan disampaikan juga melalui keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com, (27/1).
Menurut Kepala DEWG Presidensi G20, selain keempat institusi itu, Kemkominfo juga melibatkan kementerian dan lembaga (K/L) lain untuk membahas isu digital yang relevan dengan sektor-sektor terkait.
“Misalnya, berbicara mengenai ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pendidikan dengan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Kita juga bekerjasama dengan pelaku industri dan teman-teman asosiasi, baik yang bergelut di bidang e-commerce, big data, cyber security, infrastruktur digital, maupun literasi digital
bersama Asosiasi Big Data dan AI, Masyarakat Telematika Indonesia, Siberkreasi, Asosiasi e-Commerce Indonesia, Indonesia Cyber Security Forum, dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” sebut Mira.
Dengan demikian, DEWG ini diharapkan dapat menghasilkan program nyata yang relevan untuk semua pihak, bukan saja bagi negara maju, tetapi juga untuk negara berkembang.
“DEWG dapat kita jadikan sebagai panggung bersama, dan oleh karenanya harus kita kerjakan sama-sama. Contoh kecil, seperti halnya (kesenjangan) layanan pendidikan atau kesehatan di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Nah, di sana digital harus masuk, karena ia (digital) bisa menjembatani kesenjangan itu,” lanjut Mira.
Ia menjelaskan, DEWG merupakan bagian dari Sherpa Track G20 yang akan menjadi melting pot diskusi mengenai isu digital. Isu ini mencakup seluruh aspek kehidupan pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pandemi COVID-19.
“Yang akan dibahas di isu Sherpa Track itu banyak, mulai dari perdagangan, perindustrian, pendidikan, kesehatan dan masih banyak lagi. Diskusi isu-isu tersebut difasilitasi melalui working group G20 yang dikelola oleh kementerian dan lembaga pengampunya. Perlu diperhatikan bahwa hampir semua working group mengangkat diskusi tentang isu digital. Mau berbicara tentang pendidikan kaitannya dengan digital, employment juga tentang digital,” jelas Mira.
Ia kembali menekankan, Kemkominfo diberikan mandat dari Sherpa Track sebagai pengampu DEWG atau menjadi ketua kelas yang mendorong dan mengoordinasikan isu-isu digital lintas sektor. Kemkominfo berkomitmen untuk menggunakan momentum Presidensi G20 Indonesia untuk menguatkan sektor digital secara nasional maupun global
“Tugas kami adalah untuk melakukan streamlining semua isu digital agar koheren dan kohesif. Misalnya, isu pemberdayaan perempuan atau perlindungan anak, dapat dijawab dengan menggunakan pendekatan berbasis aspek-aspek digitalisasi, seperti literasi digital dan online safety. Isu-isu ini bukan saja menjadi agenda-agenda nasional yang kita perjuangkan di global, tetapi kita juga menggunakan kesempatan ini untuk mengonsolidasikan pengelolaan isu digital nasional,” kata Mira.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemkominfo Dedy Permadi mengatakan, kelahiran Forum G20 sejatinya memang terbentuk untuk mengatasi persoalan global. Maka, sudah sepatutnya semua pihak memperjuangkan isu atau masalah terkait digital di Presidensi G20 Indonesia.
“Dalam perjalanannya, terdapat banyaknya persoalan global yang juga dibantu dengan kehadiran Forum G20. Misalnya, pada tahun 2008, saat krisis ekonomi global terjadi dan menjadi krisis finansial global terburuk di sepanjang 80 tahun terakhir. Termasuk pula pada tahun 2009 ketika krisis nuklir Irak dan tahun 2017 saat krisis Suriah. Tahun 2019, saat terjadi perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, itu pun G20 menjadi bagian dari penyelesaian masalah-masalah dunia. Termasuk ketika pandemi COVID-19 melanda, ada Forum G20 yang berusaha untuk membicarakan solusinya. Penting untuk Indonesia memperjuangkan kembali isu digital di Presidensi G20 ini,” urai Dedy.
