Pajak.com, Jakarta – Pemerintah akan fokus mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) masuk dalam ekosistem digital. Upaya itu salah satunya dilakukan bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui program BRIncubator UMKM Brilian.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, optimalisasi pemanfaatan teknologi adalah jalan keluar bagi UMKM di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai. Terpuruknya UMKM merupakan imbas dari pelemahan ekonomi di berbagai sektor. Konsumsi rumah tangga (makanan dan minuman) terkontraksi 1,39 persen sepanjang tahun 2020. Sedangkan penyedia restoran dan hotel mengalami kontraksi sebesar 7,98 persen.
“Namun, kita harus terus optimistis berbagai survei menunjukkan adanya indikasi perbaikan belanja masyarakat di awal 2021. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi,” kata Teten, saat membuka secara virtual pada kegiatan BRIncubator UMKM Brilian yang diselenggarakan PT Ucoach Djivasrana Grahasada, pada Senin (19/4).
Secara global, penjualan daring sangat potensial. Hasil survei World Bank 2021 mengungkapkan, dari 59,2 persen responden bermata pencaharian wiraswasta,74,1 persen mengandalkan penjualan on-line sebagai pendapatan utama. Namun, 51 persen di antaranya adalah reseller.
“Hal ini menjadi fokus kita bagaimana meningkatkan UMKM produsen dalam ekosistem digital,” ujar Teten.
Menurut Teten, BRIncubator UMKM Brilian merupakan program yang sangat baik bagi UMKM kuliner untuk bertransformasi masuk dalam ekositem digital, bahkan bersaing di pasar global. Apalagi UMKM Indonesia lebih beragam dan kreatif, terutama di sektor pertanian. Karena itu, ia menilai, peran BRI sangat strategis untuk dapat mendampingi para UMKM; meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; manajemen usaha; serta digitalisasi.
Di sisi lain, pemerintah juga akan melakukan penguatan database, peningkatan kualitas, dan pengembangan kawasan/klaster terpadu UMKM. Pemerintah saat ini juga telah mendorong UMKM melalui kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI); on-boarding platform pengadaan barang dan jasa (LKPP, PaDI); sistem informasi ekspor UMKM; hingga penyediaan ruang 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM.
Sedangkan dalam pengembangan kewirausahaan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sekaligus turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.
“Kami sebagai koordinator mengorkestrasi berbagai pihak terkait secara terintegrasi untuk mencapai target wirausaha muda mapan dengan inovasi, teknologi, berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja,” kata Teten.
Pengembangan kewirausahaan penting karena mampu menyerap pengangguran. Survei angkatan kerja nasional Badan Pusat Statistik mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 meningkatkan jumlah pekerja informal sebesar 1,18 juta atau 2,62 persen dibandingkan tahun 2019. Sedangkan rasio kewirausahaan di Indonesia saat ini sebesar 3,47 persen, relatif rendah dibandingkan Thailand 4,26 persen, Malaysia 4,74 persen, Singapura 8,76 persen.
