Pajak.Com, Poso – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy 515 megawatt di Kabupaten Poso dan PLTA Malea Energy 90 megawatt di Kabupaten Tana Toraja, pada Jumat (25/02). Acara peresmian tersebut dipusatkan di PLTA Poso Energy, Poso, Sulawesi Tengah. Menurutnya, pembangunan pembangkit listrik akan mendukung proses transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
“Saya sangat senang sekali karena kita semuanya akan meresmikan sebuah PLTA yang itu adalah berarti energi hijau, berarti adalah EBT,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Ia menambahkan, saat ini semua negara didorong untuk bergeser dari pemakaian energi fosil utamanya batu bara menuju ke energi hijau. Di Indonesia sendiri, hal tersebut dapat terwujud karena memiliki potensi energi yang mencapai 418 gigawatt, baik berupa hydropower, geotermal, tenaga surya, angin, tidal, hingga panas permukaan air laut.
“Semuanya ada di negara kita. Hanya bagaimana kita bisa menggeser dari yang coal/batu bara ini kepada energi hijau. Ini juga bukan pekerjaan yang mudah karena sudah terlanjur banyak sekali PLTU-PLTU kita,” tambahnya.
Melihat hal tersebut, Jokowi memberikan apresiasi positif kepada sektor usaha yang membangun sumber EBT seperti di PLTA di Poso dan Tana Toraja ini.
“Saya sangat menghargai, mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Kalla Group dalam hal membangun hydropower, baik yang ada di Sulawesi Tengah yang nanti juga akan selesai, di Mamuju (Sulawesi Barat), dan di Kerinci (Sumatera Barat),” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa upaya transisi energi bersih harus terus dilaksanakan. Untuk itu, Indonesia sudah memiliki target yang sudah disepakati secara global untuk mengejar bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025, 29 persen di tahun 2030, serta emisi nol atau net zero emission (NZE) di tahun 2060.
“Target-target seperti ini yang tidak mudah dikejar. Karena memang antara pertumbuhan permintaan dan pertumbuhan listrik harus terus diseimbangkan. Jangan sampai ada kelebihan pasok dari PLN sehingga membebani dari PLN,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi pun mengingatkan jajaran terkait terutama PLN untuk terus membenahi sistem birokrasi yang ada, sehingga dapat mendukung pengembangan EBT di tanah air.
“Saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi, utamanya di PLN itu betul-betul, Pak Dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Jusuf Kalla, negosiasi perizinan itu sampai lebih dari lima tahun. Itu baru ngurus izinnya, belum nanti mendapatkan pendanaan dari konsorsium perbankan, bukan sesuatu yang gampang,” tegasnya.
Tidak hanya itu saja, Jokowi berharap pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di tanah air dapat terus dilakukan agar kebutuhan akan energi hijau dapat semakin dipenuhi.
“Semoga nanti yang berikutnya bisa dilancarkan semuanya, sehingga target kita dalam rangka energi hijau dan EBT ini benar-benar bisa kita lakukan. Karena memang permintaan dari industri untuk mendapatkan energi hijau ini sekarang sangat-sangat tinggi sekali kepada negara kita,” pungkasnya.
