Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong jajarannya untuk terus menjaga dan mengawal proses perkembangan digitalisasi keuangan yang tengah berkembang di masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021, Senin (11/10). Menurutnya, di tengah maraknya kemunculan bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, dan inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.
Proses perkembangan digitalisasi keuangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal, dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah Cina dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,” ungkapnya.
Ia menambahkan, momentum tersebut harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.
“Selain itu, juga harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial untuk mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat,” tambahnya.
Jokowi melanjutkan bahwa pembiayaan teknologi finansial juga harus didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, dan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut dilakukan agar lebih banyak UMKM melakukan transaksi secara digital, dan membantu bisnisnya untuk naik kelas, serta masuk ke ranah digital.
“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital, agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Ia pun menekankan, inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah. Sehingga dapat menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, serta menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional.
Tidak hanya itu saja, Jokowi berpendapat bahwa penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesia sentris, yaitu tidak berpusat di Jawa saja, akan tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru tanah air dengan cara melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.
“Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” imbuhnya.
Menutup pidatonya, Jokowi berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga untuk mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan.
“Komitmen, keberpihakan, dan kerja keras bapak dan ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan,” pungkasnya.
