Pajak.com, Jakarta – Survei Borderless Business Studies yang dilakukan oleh Standard Chartered menunjukkan, perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Eropa menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi keempat se-Asia Tenggara (ASEAN) yang paling disukai dalam peluang membangun atau memperluas sumber daya, penjualan, atau operasi perusahaan selama enam hingga dua belas bulan ke depan.
Studi yang dilakukan kepada lebih dari 1.000 Chief Financial Officer (CFO) dan profesional keuangan senior pada perusahaan yang memiliki omzet di atas 500 juta dollar AS ini mengungkapkan, sebesar 42 persen dari perusahaan AS dan Eropa melihat potensi pertumbuhan terbesar berada di pasar luar negeri.
Berdasarkan laporan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah akan terus mendorong Indonesia negara tujuan Investasi di ASEAN dengan memberikan kemudahan berinvestasi melalui perbaikan sistem kemudahan berusaha. Salah satu andalannya adalah melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ia meyakini, UU Cipta Kerja yang telah lengkap dengan seluruh peraturan pelaksanaannya, akan memberikan kepastian kemudahan berusaha dan memangkas perizinan yang panjang bagi investor, sehingga meningkatkan kepercayaan investor.
“Peningkatan keyakinan dalam pertumbuhan lintas batas dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan optimisme and awareness, terkait reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung kemudahan berusaha,” ungkap Airlangga pada keterangan resmi yang diterima Pajak.com, Kamis (18/3).
Studi itu juga memberi catatan bahwa sebanyak 35 persen korporasi secara menyeluruh dan 43 persen korporasi di AS mengindikasikan, persyaratan regulasi masih menjadi perhatian nomor satu di antara responden yang ingin bertujuan berinvestasi ke Indonesia. Meski, para pemimpin perusahaan telah menyadari keberadaan UU Cipta Kerja yang menjanjikan kepastian berusaha.
Terkait hal ini, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan teknologi Online Single Submission (OSS) dan digitalisasi untuk semakin mempermudah pelaku usaha.
“OSS yang terdiri dari sub-sistem informasi, perizinan berusaha dan pengawasan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para investor dan harapan dunia usaha,” ucapnya.
Sistem OSS baru yang berbasis risiko (OSS RBA) diharapkan secara penuh akan go-live di bulan Juli 2021. Sistem ini digadang-gadang akan lebih memudahkan pelaku usaha, terutama para pelaku UMKM melalui sistem pendaftaran yang lebih mudah, tidak berbelit-belit, dan bisa dilakukan secara daring.
Airlangga pun memastikan bahwa pihaknya akan terus mendorong promosi kemudahan berinvestasi di Indonesia, dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Digitalisasi juga akan memiliki peranan penting dalam investasi dengan mengedepankan competitive advantage dari peluang investasi di tanah air. Selain itu, INA (Indonesia Investment Authority) juga membuka peluang investasi, terutama terkait proyek infrastruktur untuk menunjang pembangunan Indonesia yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
