Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima audiensi Vice President of the World Bank for East Asia and Pacific Manuela Manuela V. Ferro di Jakarta. Melalui pertemuan ini Indonesia dan Bank Dunia (World Bank) sepakat meningkatkan kolaborasi guna mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih kuat.
“Pemerintah Indonesia berdiskusi tentang prioritas program Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Bank Dunia menyampaikan bahwa koordinasi antara pembuat kebijakan kesehatan dan keuangan, lembaga keuangan keuangan multilateral, dan lembaga kesehatan global perlu ditingkatkan. Selain itu, pendekatan multilateral untuk pembiayaan imunisasi ekstensif sebagai global public goods berdasarkan kolaborasi multi-sektor domestik dan internasional juga perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan pembiayaan pandemi PPR (prevention, preparedness, and response) yang lebih memadai, berkelanjutan, dan terkoordinasi,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, Jumat (11/2).
Pada kesempatan itu, Indonesia juga menyampaikan berbagai perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi dan perkembangan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PPEN), seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) untuk beberapa tipe kendaraan bermotor roda empat; Kredit Usaha Rakyat (KUR); dan Bantuan Tunai untuk pedagang kaki lima, warung, dan nelayan.
“Selanjutnya juga kita sampaikan pembahasan mengenai arahan Presiden Joko Widodo tentang pencapaian target kemiskinan ekstrem nol persen di tahun 2024 dan percepatan penanganan kemiskinan melalui peningkatan efektifitas program dan pembangunan data yang terintegrasi. Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen, diperlukan kebijakan afirmatif yang tidak hanya menyasar kelompok masyarakat miskin ekstrem, tetapi juga kelompok miskin dan rentan,” ungkap Airlangga.
Ia mengatakan, Bank Dunia yang mempunyai unit khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem dunia berkomitmen akan membantu Indonesia dalam merealisasikan program itu.
Kemudian, Airlangga juga menyampaikan kepada Bank Dunia, pemerintah terus berupaya menghilangkan hambatan dan mengurangi biaya arus barang dalam perdagangan internasional dan domestik. Salah satunya melalui National Logistics Ecosystem (NLE), yaitu sebuah platform yang menghubungkan penawaran dan permintaan logistik untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L).
“Diharapkan dengan NLE tersebut dapat dilakukan upaya perbaikan, penyederhanaan proses bisnis, penataan infrastruktur logistik, dan harmonisasi kebijakan logistik nasional. Bank Dunia akan berkolaborasi dengan kemenko perekonomian dan K/L terkait untuk menyusun kajian dan policy untuk mempercepat proses logistik di Indonesia dan untuk mempercepat proses logistik tersebut diperlukan partisipasi aktif seluruh entitas logistik,” jelas Airlangga.
Selanjutnya, pertemuan mendiskusikan pula perihal transisi energi melalui perdagangan karbon dan energy transition mechanism (ETM) yang adil dan terjangkau, tanpa memberi beban yang terlalu berat bagi masyarakat, industri, dan keuangan negara. Syukurnya, Indonesia telah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dengan meluncurkan ETM dari batu bara ke energi baru dan terbarukan.
“Kami juga mendiskusikan terkait dengan G20 Joint Finance Health Task Force, Task Force yang dipimpin bersama oleh Indonesia dan Italia, dibantu oleh Sekretariat di WHO dan didukung oleh Bank Dunia. Bank Dunia diharapkan dapat menyusun policy tentang bagaimana mengembangkan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan untuk kesehatan global,” tambah Airlangga.
