Bank Dunia Apresiasi Konsistensi Indonesia Turunkan Emisi Karbon
Pajak.com, Jakarta – Bank Dunia mengapresiasi komitmen dan konsistensi Indonesia dalam mentransformasi ekonomi hijau melalui beragam upaya penurunan emisi karbon. Apresiasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina Graha, di DKI Jakarta.
“Ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh, namun di waktu yang bersamaan, Indonesia juga mengurangi produksi emisi karbon. Menurut data dari The Indonesia Country Climate and Development Report (CCDR), angka pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten mengalami peningkatan, namun angka emisi karbon di Indonesia justru menunjukkan tren penurunan,” ungkap Kahkonen dalam keterangan tertulis dikutip Pajak.com, (18/5).
Tak hanya itu, Bank Dunia juga menenilai, berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan pemulihan lahan rusak, pencegahan deforestasi, perbaikan pemetaan lahan, dan pembentukan lembaga khusus untuk pengelolaan lahan, telah membuahkan hasil yang signifikan untuk menurunkan produksi emisi karbon.
Moeldoko juga mengapresiasi Bank Dunia karena telah menghasilkan riset independen CCDR. Riset ini mampu menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim. Bank Dunia memotret bagaimana profil pertumbuhan ekonomi dan beragam upaya Indonesia mengatasi perubahan iklim.
“Pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberikan perhatian yang sangat besar terkait dengan isu perubahan iklim. Misalnya, dalam jangka panjang, Indonesia telah berkomitmen untuk menargetkan netral karbon di tahun 2060 mengikuti mandat Paris Agreement. Bahkan, saat Indonesia menjabat Presidensi G20 tahun lalu, salah satu tema bahasan besar dalam pertemuan-pertemuan pentingnya adalah tentang green economy dan transisi energi,” kata Moeldoko.
Ia menyebutkan, salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia yang terbukti efektif mengurangi angka deforestasi di Indonesia adalah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.
“Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan pembangunan kawasan industri hijau terbesar di dunia seluas 30.000 hektar di Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara). Jika berbicara tentang hubungan yang baik antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan emisi, saya optimis Indonesia memimpin dalam hal ini. Pemerintah memberikan perhatian dan komitmen besar terhadap transisi energi dan ini bukan hanya jargon atau janji kosong,” ujar Moeldoko.
Kemudian, Indonesia pun akan menerapkan perdagangan perdana bursa karbon dimulai pada September 2023. Adapun bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan dan mencatat kepemilikan unit karbon, berdasarkan mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Mekanisme tata kelola perdagangan karbon di dalam bursa karbon diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk registrasi akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Rencananya, OJK akan melakukan peluncuran pembayaran biaya hasil 100 juta ton CO2 pada perdagangan awal.
