Angka Kemiskinan Turun, Tapi Kok Rojali Merebak? Ini Kata BPS
Pajak.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen, lebih rendah dibandingkan 8,57 persen pada September 2024. Namun, di tengah tren positif ini, muncul fenomena sosial yang dikenal sebagai “Rojali” atau rombongan jarang beli. Istilah yang belakangan marak disebut di media sosial ini merujuk pada orang-orang yang datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk melihat-lihat tanpa membeli, diduga karena daya beli yang melemah.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono menyebut, fenomena Rojali sebagai sinyal sosial penting yang perlu dicermati dalam perumusan kebijakan, meskipun tidak secara langsung berdampak pada angka kemiskinan.
“Fenomena Rojali belum tentu mencerminkan kemiskinan, tapi tentunya ini relevan juga sebagai gejala sosial. Bisa jadi untuk refresh atau tekanan ekonomi sehingga mereka [jadi] Rojali di mal, terutama di kelas menengah yang rentan,” kata Ateng dalam acara Rilis Berita Resmi Statistik, dikutip Pajak.com, Minggu (27/7/2025).
Ia menjelaskan, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025 memang menunjukkan bahwa kelompok masyarakat atas mulai menahan konsumsinya. Namun, hal ini belum tentu berdampak pada angka kemiskinan secara keseluruhan karena segmen yang terdampak adalah kelompok nonmiskin.
“Kami belum melakukan survei khusus soal Rojali. Tapi silakan teman-teman media cermati, apakah yang Rojali itu dari kelas atas, menengah, atau justru kelompok rentan. Ini bisa jadi indikator penting ketahanan konsumsi rumah tangga,” ucap Ateng.
Berdasarkan data Susenas, lanjut Ateng, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 23,85 juta orang. Adapun garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per kapita per bulan, atau sekitar Rp2,87 juta untuk satu rumah tangga dengan rata-rata 4,72 anggota. Garis kemiskinan ini dihitung berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.
BPS juga mencatat ketimpangan pengeluaran masyarakat miskin menunjukkan dinamika berbeda di wilayah perkotaan dan perdesaan. Ateng bilang, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun di perdesaan tetapi meningkat di perkotaan, menandakan jurang kemiskinan di kota semakin melebar.
Di perkotaan, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 6,73 persen, naik dari periode sebelumnya. Sebaliknya, di perdesaan justru turun menjadi 11,03 persen. Ini menunjukkan penurunan kemiskinan lebih nyata terjadi di wilayah pedesaan.
“Yang kita data adalah sekitar 345.000 rumah tangga sampel. Jadi, angka ini benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” tutur Ateng.
Fenomena Rojali, meski belum masuk dalam indikator resmi statistik, menurut Ateng, patut menjadi perhatian karena bisa menjadi tanda awal tekanan ekonomi yang belum tercermin dalam angka kemiskinan. Ia pun mendorong agar kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga ketahanan konsumsi masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah.
“Rojali adalah sinyal penting bagi pembuat kebijakan untuk tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah,” pungkasnya.