Kantor Pajak di Jatim dan Unair Rancang Pendirian Pusat Kajian Keuangan Negara
Pajak.com, Jawa Timur – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III (Kanwil DJP Jatim III), jajaran pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu Jatim, dan Universitas Airlangga (Unair) tengah merancang pendirian Pusat Kajian Keuangan Negara. Hal tersebut disampaikan dalam pembahasan yang juga dihadiri oleh jajaran Kemenkeu Satu Jatim, termasuk Kepala Kanwil DJP Jatim III Untung Supardi serta Rektor Unair Muhammad Madyan.
Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu Jatim Dudung Rudi Hendratna menjelaskan bahwa Pusat Kajian Keuangan Negara didirikan untuk membahas mengenai keuangan negara serta berbagai kebijakan prioritas nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Seperti diketahui, anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini meningkat menjadi Rp171 triliun di tahun 2025. Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Kajian nantinya dapat membahas mitigasi atas risiko yang mungkin terjadi terkait kebijakan program nasional. Kementerian keuangan akan mendukung kegiatan pusat kajian dengan penyediaan data-data yang diperlukan untuk riset tersebut,” ujar Dudung dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com, (25/7/25).
Namun, ia menekankan perlunya payung hukum yang akan memberikan legalitas kerja sama antara Kemenkeu dan Unair. Payung hukum tersebut merupakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang akan ditandatangani oleh sekretaris jenderal Kemenkeu atas nama menteri keuangan.
“Kami akan memformalkan kerja sama ini dengan perjanjian kerja sama. Saat ini, tim kami sudah melakukan legal drafting atau penyuntingan naskah perjanjian. Hal ini kami lakukan agar kerja sama dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak, sekurang-kurangnya bagi daerah Jawa Timur,” ungkap Dudung.
Rektor Unair Muhammad Madyan merespons positif rencana kerja sama tersebut. Ia berharap, agar Pusat Kajian Keuangan Negara dapat menjadi sarana bagi mahasiswa dan seluruh civitas akademika untuk mengkaji kebijakan pemerintah.
“Kami terbuka dengan kerja sama ini dan berharap agar pimpinan Kemenkeu dapat meresmikan kerja sama ini sekaligus memberikan kuliah umum agar para mahasiswa dapat belajar langsung dari profesional,” ujar Madyan.