Selamat Hari Kesehatan Nasional 2025, Tengok Peran Pajak untuk Sektor Kesehatan
Pajak.com, Jakarta – Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 yang diperingati setiap 12 November, seyogianya menjadi momentum penting untuk meletakkan sektor kesehatan sebagai fondasi utama menyiapkan generasi emas. Oleh karena itu, berbagai program pun terus diupayakan pemerintah untuk menjamin kualitas kesehatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa rupa-rupa program kesehatan tersebut tidak terlepas dari peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan bahwa HKN 2025 yang mengusung tema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat ini menekankan bahwa investasi terbesar suatu negara bukan hanya pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada pembangunan SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.
“Melalui tema ini, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan sejak dini. Generasi muda diharapkan tidak hanya memahami pentingnya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, sosial, dan lingkungan. Dengan begitu, mereka mampu tumbuh menjadi individu yang tangguh dan siap mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tulis Kemenkes dalam laman resminya, dikutip Pajak.com (12/11/25).
Peran Pajak untuk Sektor Kesehatan
Melalui penerimaan pajak yang terhimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp132,4 triliun. Alokasi ini naik 2,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,2 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa dari total bujet sektor kesehatan itu, sekitar Rp46,8 triliun digunakan untuk pembangunan dan peningkatan sarana serta prasarana kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas pelayanan primer di berbagai daerah. Sementara itu, anggaran sebesar Rp75,9 triliun difokuskan pada layanan kesehatan masyarakat, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis dan penguatan sistem layanan dasar.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa peningkatan alokasi anggaran sektor kesehatan tahun 2025 bertujuan untuk menjaga kesinambungan transformasi sistem kesehatan nasional yang telah dimulai sejak pandemi.
“Melalui anggaran ini diharapkan kualitas pelayanan medis, pemerataan fasilitas, dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dapat terus ditingkatkan,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Oktober.
Di tahun 2026, anggaran kesehatan naik menjadi sebesar Rp244 triliun. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anggaran kesehatan itu akan difokuskan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas layanan, dan meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
“Anggaran diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pemberian bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil, pengendalian penyakit menular, penurunan tuberkulosis (TBC), pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta peningkatan fasilitas kesehatan di seluruh negeri,” jelas Prabowo saat menyampaikan Rancangan APBN 2026 beserta Nota Keuangan di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada (15/8/2025).
Ia pun menekankan bahwa program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas pemerintah. Melalui program ini pemerintah menjamin 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan memperoleh layanan kesehatan penuh tanpa biaya.
“Anggaran ini bukan sekadar angka, melainkan investasi bagi generasi Indonesia. Dengan fasilitas yang diperkuat dan program kesehatan yang luas, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera,” ujar Prabowo.
Melalui peran penting pajak sebagai tulang punggung pembiayaan program kesehatan, semoga juga menjadi momentum bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh.
Selamat HKN 2025: Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.