Pertemuan Kedua Asia Initiative, Diskusikan Transparansi
Pajak.com, Bali – Asia Initiative melangsungkan rangkaian The Second Asia Initiative Meeting pada 31 Agustus 2022 hingga 2 September 2022 untuk melanjutkan diskusi tentang penerapan transparansi pajak di negara Asia.
Pertemuan kedua Asia Initiative dihadiri tax comissioner atau pejabat pajak negara yang setingkat beserta staf dari negara-negara anggota yang kini telah berjumlah 15 negara dan 15 mitra perwakilan organisasi internasional secara hibrid.
Adapun 15 negara yang menjadi anggota Asia Initiative itu, yakni Armenia, Brunei Darussalam, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Makau, Maladewa, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok (RTT), Singapura, dan Thailand.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, The Second Asia Initiative Meeting menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk saling memperkuat administrasi pajak demi mencapai high-level objectives.
“Forum ini sebagai upaya mempromosikan kerja sama internasional, mendorong keadilan sistem pajak, dan meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik atau domestic recource mobilization di Asia,” kata Suahasil dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (1/9).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebagai Chair of Asia Initiative 2022 menegaskan, forum Asia Inititative merupakan platform penting untuk kerja sama pajak di regional Asia dalam memerangi penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya.
“Saya meyakini forum ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk berbagi pengalaman dan membangun hubungan yang lebih erat di antara negara anggota, khususnya di bidang transparansi pajak,” kata Suryo.
Ia mengungkapkan, penghindaran pajak dan aliran keuangan ilegal lainnya telah menjadi masalah serius bagi negara di seluruh dunia, baik kecil, besar, maju, maupun berkembang. Selama bertahun-tahun, praktik penghindaran pajak terus menghambat upaya pemerintah pelbagai negara untuk membiayai kebutuhan publik. Apalagi dalam masa pemulihan pascapandemi COVID-19 ini, ketika kebutuhan anggaran jauh lebih besar dari pada pendapatan.
“Transparansi pajak dan EoI (Exchange of Information) di antara otoritas pajak merupakan salah satu solusinya. Upaya ini memerlukan kerja sama yang baik antar administrasi perpajakan. Semua tingkatan dalam administrasi perpajakan harus bekerja sama untuk mencapainya. Selain itu, kapasitas petugas pajak juga perlu dikembangkan untuk memastikan kelancaran operasional EoI dalam administrasi pajak,” jelas Suryo.
Di lain sisi, ia memahami perbedaan tingkat kemampuan masing-masing anggota dalam implementasi transparansi pajak dan EoI. Hal itu terlihat dari maturity level of EoI implementations yang beragam.
Sehingga, Indonesia mendorong, untuk menciptakan kesenjangan yang lebih lebar, Asia Initiative harus mampu memanfaatkan keragaman ini untuk mempercepat agenda transparansi pajak.
Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Global Forum dan lima organisasi internasional yang terus mendukung forum ini, yaitu Asian Development Bank (ADB), Commonwealth Association of Tax Administrators (CATA), International Finance Cooperation (IFC), Study Group on Asia-Pacific Tax Administration and Research (SGATAR), dan The World Bank.
Sementara itu, Chair of The Global Forum dan Head of The Global Forum Secretariat Maria Jose Garde dan Zayda Manatta menyampaikan, para peserta diharapkan dapat mendiskusikan aksi konkret dalam upaya percepatan transparansi pajak dengan saling berbagi pengalaman, pikiran, dan pandangannya.
Sekilas mengulas, The Second Asia Initiative Meeting merupakan kelanjutan dari First Meeting pada 16 Februari 2022 serta Ministerial Meeting dan penandatanganan Bali Declaration pada 14 Juli 2022.
Secara garis besar, Asia Initiative memiliki tujuan utama dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu membahas area kerja yang akan menjadi fokus dan prioritas Asia Initiative, mendiskusikan dan saling berbagi praktik terbaik pertukaran informasi keuangan EoI yang efektif, mendiskusikan pengalaman penerapan voluntary disclosure program dengan dukungan EoI, membahas upaya membangun kerangka beneficial ownership yang efektif, serta mempromosikan EoI yang efektif pada administrasi pajak di kawasan Asia.
