Perdana Menteri India Siap Pangkas Tarif GST Saat Peringatan Diwali 2025
Pajak.com, Old Delhi — Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan rencana besar reformasi Pajak Barang dan Jasa (Goods and Services Tax/GST) yang diklaim akan mengurangi beban pajak masyarakat. Berbicara dari Red Fort di Old Delhi, pada peringatan Hari Kemerdekaan India ke-79, Jumat (15/8/2025), Modi menyebut reformasi ini akan menjadi “hadiah ganda” bagi masyarakat saat perayaan Diwali, festival cahaya umat Hindu yang tahun ini jatuh pada Oktober.
“Tahun ini, Diwali Anda akan jadi dua kali lebih meriah. Delapan tahun terakhir, kami sudah melakukan banyak pembenahan di GST, dan sekarang saatnya melangkah ke reformasi generasi berikutnya yang akan meringankan beban pajak di seluruh negeri,” kata Modi, dikutip Pajak.com, Sabtu (16/8/2025).
Rencana reformasi GST ini tengah menjadi sorotan di India, terutama di tengah pembahasan penyederhanaan struktur GST. Dikutip dari Reuters, kelompok menteri negara bagian yang dipimpin Wakil Menteri Utama Bihar Samrat Chaudhary, dijadwalkan bertemu pada pekan depan untuk membahas penggabungan kelompok tarif (tax slabs) dan penurunan tarif pada sejumlah produk. Namun, sebagian anggota Kelompok Menteri (Group of Ministers/GoM) dari oposisi merekomendasikan agar struktur tarif yang berlaku saat ini tidak diubah karena dikhawatirkan mengurangi pendapatan negara bagian.
Meski begitu, pemerintah pusat disebut telah melakukan persiapan signifikan untuk reformasi ini. Selain membahas tarif barang, kelompok menteri lain juga menangani usulan pengurangan atau penghapusan GST pada produk asuransi kesehatan dan asuransi jiwa berjangka. Isu ini dinilai memiliki resistensi politik lebih kecil dan keputusan final diharapkan segera diambil.
Salah satu skenario utama yang diperkirakan bakal berlaku adalah penghapusan tarif 12 persen dan pemindahan barang-barang dalam kategori tersebut ke tarif 5 persen atau 18 persen. Saat ini, GST di India memiliki lima tarif utama, yaitu 0 persen, 5 persen, 12 persen, 18 persen, dan 28 persen, ditambah tarif khusus 0,25 persen dan 3 persen untuk logam mulia.
Tercatat sekitar 21 persen barang dikenakan tarif 5 persen, 19 persen barang dikenakan tarif 12 persen, dan 44 persen barang berada di tarif 18 persen. Sementara itu, hanya 3 persen barang dikenakan tarif tertinggi 28 persen.
Di sisi lain, untuk produk-produk mewah dan barang yang dianggap merugikan kesehatan, seperti rokok dan kendaraan bermotor, dikenakan tarif 28 persen plus pungutan kompensasi (compensation cess). Pungutan ini awalnya berlaku lima tahun hingga Juni 2022 untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara bagian selama transisi GST. Namun, masa berlaku diperpanjang hingga 31 Maret 2026 untuk melunasi utang sebesar 2,69 triliun rupee India atau sekitar Rp496 triliun, yang diambil pemerintah pusat saat pandemi COVID-19.
Otoritas India menilai bahwa waktu pelaksanaan reformasi ini tepat, mengingat sistem perpajakan sudah stabil dan indikator ekonomi menunjukkan kinerja positif. Selain itu, India tengah mempersiapkan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan sejumlah negara maju.
Diketahui, Pemerintah India tengah berupaya menghapus hambatan perdagangan yang dapat menghambat pertumbuhan industri domestik. Jika usulan ini terealisasi, masyarakat India—khususnya kelas menengah—berpotensi merasakan penurunan harga pada sejumlah barang kebutuhan, sekaligus mendorong daya beli di tengah penguatan ekonomi negara tersebut.