Prabowo Gelontorkan Rp402,4 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Energi 2026
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan energi sebagai bagian dari kedaulatan bangsa. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dukungan fiskal sebesar Rp402,4 triliun untuk sektor energi.
Prabowo menjelaskan, anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga harga energi, meningkatkan produksi minyak dan gas, mempercepat transisi menuju energi bersih, serta memastikan subsidi energi tepat sasaran.
“Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus cepat dan tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu,” tegas Prabowo dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, dikutip Pajak.com pada Jumat (15/8/25).
Ia menegaskan, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi masa depan Indonesia. Pembangunan pembangkit listrik dari tenaga surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi akan digencarkan. Prabowo bahkan menargetkan pencapaian 100 persen pembangkitan listrik dari EBT dapat terealisasi dalam kurun waktu 10 tahun atau lebih cepat dari target nasional 2060.
Prabowo menyampaikan bahwa rakyat Indonesia, baik di kota maupun desa, harus dapat menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.
“Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target di tahun 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Rakyat kita, dari kota hingga desa, harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk merealisasikan target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai dukungan APBN di sektor energi, antara lain insentif perpajakan, pengembangan EBT, dan penyediaan listrik di desa-desa. Total dukungan fiskal pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp402,4 triliun.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemandirian energi nasional, tetapi juga mempercepat transformasi Indonesia menuju ekonomi hijau yang berdaya saing tinggi di kancah global.
“Berbagai dukungan APBN untuk ketahanan energi ditempuh, termasuk insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan, pada 2026 dukungan fiskal pemerintah untuk ketahanan energi diperkirakan mencapai Rp402 triliun,” jelasnya.