Kanwil DJP Jatim II dan “Stakeholders” Kompak Optimalkan Pajak
Pajak.com, Jawa Timur – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (Kanwil DJP Jatim II) dan stakeholders kompak berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah dalam acara Stakeholder Engagement Kemenkeu Satu bertajuk Sosialisasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pemutakhiran NPWP, ILAP, dan Business Development Service (BDS), di Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan.
Adapun stakeholders yang hadir, terdiri dari Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) R.H. Imron Amin; Plt. Bupati Bangkalan Mohni, Ikatan Pengusaha Muslimah Bangkalan; perwakilan Wajib Pajak di sektor emas, properti, perikanan dan tambak; dan pengurus serta santri dari Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.
Kepala KPP Pratama Bangkalan Riana Budiyanti menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud sinergitas Kemenkeu Satu dengan Komisi XI DPR, pemerintah daerah, dan juga para pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah.
“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait perpajakan dan juga semakin bersinerginya antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan stakeholder,” ungkap Riana dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (16/8).
Selain itu, pertemuan ini juga akan membuka ruang dialog antara KPP dengan para santri sebagai pengusaha dan Wajib Pajak masa depan bangsa.
“Bilamana teman-teman santri membutuhkan keahlian kami terkait pembukuan umum, bisa kontak kami di KPP Bangkalan, kami dengan senang hati untuk sharing. Bisa juga terkait cara membuat kemasan dan terkait prosedur sertifikasi halal, bisa diskusi juga dengan kami. Harapannya, pesantren dapat bekerja sama dengan pemerintah, yang mana hasilnya bisa membuat para santri bisa melek terhadap bisnis, perekonomian, dan ujungnya perpajakan,” ujar Riana.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jatim II Heru Susilo menyosialisasikan bahwa saat ini pemerintah melakukan reformasi perpajakan melalui Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (PSIAP). Dengan PSIAP, sistem perpajakan menjadi mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti.
“Tujuannya untuk mendukung optimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Diharapkan dengan adanya PSIAP akan mengikuti perkembangan dunia digital terkini dan menunjang kerja serta konektivitas layanan untuk Wajib Pajak,” ujar Heru.
Kegiatan ini dibagi menjadi tiga sesi, pertama, pemaparan materi bertajuk ‘Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Pemutakhiran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP)’ oleh Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Bangkalan Ikaring Tyas Aseaningrum.
Kedua, sesi tanya jawab dengan Anggota Komisi XI DPR Imron Amin, Plt. Bupati Bangkalan Mohni, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jatim II Heru Susilo, dan Kepala KPP Pratama Bangkalan Riana Budiyanti.
Ketiga, sesi diisi dengan materi bertajuk ‘Kiat Membuat Foto Produk Menjadi Lebih Menarik’ oleh pegiat fotografi sekaligus Account Representative KPP Pratama Bangkalan Radityo Angga Primantok.
