Deforestasi dan Peran Pajak dalam Pengendalian Risiko Banjir

Deforestasi dan Peran Pajak dalam Pengendalian Risiko Banjir

Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi secara kebetulan. Peristiwa tersebut merupakan akumulasi dari keputusan ekonomi dan tata kelola lingkungan yang berlangsung dalam jangka panjang. Berbagai kajian menunjukkan bahwa banjir bandang tersebut berkaitan erat dengan menurunnya fungsi ekologis kawasan hulu akibat pembukaan lahan, ekspansi permukiman ke dataran tinggi, serta perubahan fungsi hutan yang mengurangi kemampuan tanah menyerap dan menahan air. Kondisi ini semakin diperparah oleh perubahan iklim global yang meningkatkan intensitas dan frekuensi curah hujan.

Dalam ekosistem yang masih utuh, hutan berfungsi sebagai penyangga hidrologis alami. vegetasi, sistem perakaran, dan struktur tanah yang sehat memungkinkan air hujan diserap secara bertahap dan dilepaskan perlahan ke sistem sungai. Proses ini menjaga stabilitas aliran air dan menekan risiko banjir serta longsor. Namun, ketika tutupan hutan menyusut, fungsi penyangga tersebut melemah. Air hujan yang sebelumnya dapat dikelola oleh sistem ekologis berubah menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir.

Air yang datang dalam bentuk banjir sejatinya merupakan “tagihan” dari degradasi lingkungan. Persoalannya, tagihan tersebut tidak dibayar oleh pihak yang memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan atau eksploitasi hutan. Masyarakat luas, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas tersebut, menanggung kerugian berupa kerusakan rumah, terhentinya kegiatan ekonomi, gangguan kesehatan, serta trauma sosial.

Dalam teori ekonomi publik, kondisi ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif terjadi ketika aktivitas produksi atau konsumsi satu pihak menimbulkan dampak merugikan bagi pihak lain tanpa tercermin dalam harga pasar. Dalam konteks deforestasi, pelaku usaha menikmati keuntungan privat, sedangkan biaya sosial berupa banjir, kerusakan infrastruktur, dan pembiayaan pemulihan ditanggung oleh masyarakat dan negara. Selama biaya sosial tersebut tidak masuk dalam perhitungan ekonomi pelaku usaha, kerusakan lingkungan akan tetap menjadi pilihan yang relatif murah secara finansial.

Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi untuk mencegah perusakan hutan. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memberikan dasar hukum bagi penegakan sanksi pidana dan administratif. Pemerintah juga mengatur rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagai bentuk pemulihan pascadeforestasi. Di tingkat internasional, tekanan datang melalui regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mensyaratkan komoditas bebas deforestasi untuk dapat masuk ke pasar Uni Eropa.

Namun, meskipun kerangka regulasi relatif lengkap, deforestasi tetap terjadi. Salah satu penyebabnya adalah sifat regulasi yang cenderung reaktif. Instrumen hukum umumnya bekerja setelah pelanggaran terjadi, sementara keputusan ekonomi yang mendorong deforestasi berlangsung setiap hari dalam aktivitas bisnis yang legal. Dengan kata lain, larangan dan sanksi belum cukup mengubah struktur insentif ekonomi.

Jadi, apakah biaya ekonomi dari deforestasi sudah cukup mahal bagi pelaku usaha? Jika kerusakan lingkungan tetap menjadi opsi yang murah, maka larangan hukum saja tidak cukup. Diperlukan instrumen yang memengaruhi struktur biaya dan insentif sebelum kerusakan terjadi. Di sinilah pajak menjadi relevan sebagai instrumen preventif.

Pajak dan Konsep Internalisasi Eksternalitas

Dalam literatur keuangan publik, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengatur perilaku (fungsi regulerend). Konsep Pigouvian tax menjelaskan bahwa pajak dapat digunakan untuk menginternalisasi biaya eksternal sehingga harga suatu aktivitas mencerminkan biaya sosial sebenarnya.

Ketika aktivitas yang merusak hutan tidak dikenai beban fiskal sesuai dampaknya, pelaku ekonomi menikmati biaya produksi rendah. Sebaliknya, negara harus mengeluarkan anggaran untuk rehabilitasi, bantuan sosial, dan pembangunan kembali infrastruktur pascabencana. Masyarakat bahkan ikut menanggung beban melalui solidaritas sosial dan donasi kemanusiaan. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menciptakan subsidi implisit bagi aktivitas yang merusak lingkungan karena pelaku usaha tidak membayar full social cost.

Ketiadaan pajak yang dirancang untuk menginternalisasi risiko ekologis membuat eksternalitas deforestasi tidak terlihat dalam kalkulasi bisnis. Pajak memiliki keunggulan karena bekerja pada tahap pengambilan keputusan ekonomi, bukan hanya pada tahap penindakan.

Instrumen Fiskal Kehutanan dan Keterbatasannya

Indonesia telah memiliki pungutan di sektor kehutanan dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). PSDH dikenakan atas pemanfaatan kayu berdasarkan volume atau jenis kayu yang ditebang, sementara DR ditujukan untuk pembiayaan rehabilitasi.

Meski memiliki tujuan ekologis, pungutan tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada nilai ekonomi kayu sebagai komoditas. Tarif ditentukan berdasarkan volume dan jenis kayu, bukan berdasarkan fungsi ekologis kawasan atau risiko lingkungan akibat hilangnya tutupan hutan. Kawasan dengan fungsi hidrologis kritis diperlakukan secara fiskal relatif sama dengan kawasan berisiko lebih rendah.

Dengan desain demikian, PSDH dan DR lebih berfungsi sebagai mekanisme pengambilan rente sumber daya dan pembiayaan rehabilitasi, bukan sebagai instrumen yang secara langsung menginternalisasi eksternalitas seperti banjir. Negara memang memperoleh penerimaan, tetapi sinyal harga yang diterima pelaku usaha belum mencerminkan risiko sosial dan lingkungan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor kehutanan juga sering dianggap relevan dalam tata kelola lahan. Namun, secara konseptual, PBB adalah pajak atas nilai tanah dan bangunan, bukan atas dampak lingkungan aktivitas di atasnya. Penilaian PBB tidak secara eksplisit memasukkan variabel fungsi ekologis atau risiko bencana.

Akibatnya, PBB belum menjadi disinsentif terhadap deforestasi. Bahkan, dalam beberapa konteks, tekanan peningkatan penerimaan daerah berpotensi mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan.

Gagasan Pajak Penebangan dan Tropical Carbon Tax

Secara global, belum banyak negara menerapkan pajak deforestasi langsung. Tantangan teknis, sensitivitas politik, dan kekhawatiran dampak investasi menjadi penghambat. Namun, literatur akademik terbaru mulai mengkaji kelayakan kebijakan tersebut.

Penelitian Talberth dan Carlson (2024) menunjukkan bahwa tropical carbon tax dapat dirancang dengan memanfaatkan data inventaris hutan, faktor emisi, dan mekanisme pemungutan yang sudah ada. Hambatan utama bukan pada ketersediaan data, tetapi pada keberanian kebijakan untuk mengakui bahwa aktivitas logging menghasilkan emisi dan risiko iklim yang selama ini tidak dihargai secara ekonomi. Menariknya, studi tersebut menunjukkan bahwa pengenaan tropical carbon tax tidak otomatis menghentikan investasi kehutanan. Tingkat pengembalian investasi tetap layak dan menarik bagi investor jangka panjang, terutama jika diimbangi insentif bagi praktik yang lebih ramah iklim.

Costa Rica merupakan negara dengan contoh praktik baik fiskal lingkungan. Negara ini mengenakan pajak karbon atas bahan bakar fosil dan mengalokasikan penerimaannya ke National Forestry Financing Fund (FONAFIFO). Dana tersebut digunakan untuk perlindungan hutan, reforestasi, dan pembayaran jasa lingkungan kepada pemilik lahan. Pendekatan ini terbukti efektif. Sejak awal 1990-an, tutupan hutan Costa Rica meningkat signifikan. Meskipun bukan pajak langsung atas penebangan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa instrumen fiskal dapat berperan dalam menginternalisasi eksternalitas lingkungan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum pajak karbon melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun implementasinya masih tertunda. Banjir dan bencana ekologis lainnya menunjukkan bahwa urgensi pajak karbon tidak hanya terkait komitmen iklim global, tetapi juga pengurangan risiko bencana domestik.

Alternatif lain adalah reformulasi instrumen yang sudah ada. PBB-P2 dapat diperkaya dengan pendekatan berbasis fungsi ekologis. Kawasan resapan air yang dipertahankan dapat memperoleh insentif fiskal, sedangkan alih fungsi lahan yang meningkatkan risiko banjir dapat dikenai tarif lebih tinggi. Skema ini tidak menciptakan pajak baru, tetapi menyesuaikan struktur yang ada agar sensitif terhadap risiko ekologis. Selain itu, kontribusi tambahan dalam perizinan pembangunan berskala besar dapat diarahkan untuk mendanai infrastruktur pengendali banjir. Dengan demikian, hubungan antara aktivitas ekonomi dan mitigasi risiko menjadi lebih langsung.

Dalam jangka pendek, reformulasi PSDH, DR, PBB kehutanan, dan instrumen fiskal lainnya agar lebih sensitif terhadap fungsi ekologis dapat menjadi langkah realistis. Dalam jangka menengah, integrasi pajak karbon dengan kebijakan kehutanan berpotensi menjadi instrumen komprehensif untuk menginternalisasi eksternalitas deforestasi.

Kesimpulan

Banjir di Sumatera menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah gratis. Ketika biaya sosial tidak tercermin dalam keputusan ekonomi, masyarakatlah yang membayarnya. Regulasi larangan dan sanksi tetap penting, tetapi tanpa instrumen fiskal yang menginternalisasi eksternalitas, kerusakan akan berulang.

Pajak dalam konteks ini bukan sekadar alat penerimaan, melainkan alat koreksi. Ia berfungsi memastikan bahwa harga aktivitas ekonomi mencerminkan biaya sosial dan ekologis yang sebenarnya. Jika kebijakan pajak mampu diarahkan ke tujuan tersebut, maka banjir tidak lagi menjadi tagihan yang dibayar oleh masyarakat luas, melainkan risiko yang telah diperhitungkan dalam keputusan ekonomi sejak awal.