Pemerintah Percepat Pembangunan PLTS Nasional Target 100 Gigawatt
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di berbagai wilayah di Indonesia dengan target kapasitas mencapai 100 gigawatt. Percepatan proyek energi terbarukan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi nasional.
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pembangunan PLTS akan diprioritaskan di wilayah yang telah memiliki jaringan distribusi listrik. Pada tahap awal, pemerintah akan memulai dengan kapasitas yang lebih kecil dari target keseluruhan.
“Sebenarnya di semua desa, tetapi tadi diprioritaskan mungkin di daerah-daerah yang memang sudah punya distribusinya. Jadi kurang lebih dari usulan tadi awal 100 gigawatt mungkin ada 13, dari 100 gigawatt jadi 13 gigawatt terlebih dahulu yang rencananya akan diprioritaskan,” ucap Rosan kepada awak media, dikutip Pajak.com pada Senin (9/3/2026).
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mencatat adanya investasi yang masuk untuk mendukung pengembangan ekosistem industri tenaga surya di dalam negeri. Salah satunya berupa investasi pembangunan pabrik dengan nilai sekitar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
“Jadi itu sudah 50 gigawatt. Jadi itu juga sudah investasi sudah masuk, akhir tahun ini akan selesai. Jadi itu juga akan membantu kita bisa pakai produksi dalam negeri kita untuk proyek PLTS ini,” katanya.
Selain itu, Rosan menyampaikan bahwa telah ada prototipe pembangunan PLTS yang dikembangkan oleh Danantara di Kabupaten Sumenep dengan kapasitas 1 megawatt. Prototipe tersebut rencananya akan ditinjau lebih lanjut oleh kementerian terkait untuk melihat potensi pengembangannya di berbagai daerah.
“Nah itu juga prototipe itu akan ditinjau, akan dilihat langsung oleh tim, baik oleh ESDM dan juga Mendikti untuk kemudian itu bisa di roll out,” lanjutnya.
Rosan menambahkan bahwa Presiden Prabowo mendorong agar pembangunan PLTS nasional dapat dipercepat dengan memanfaatkan berbagai skema pendanaan. Dalam hal ini, Danantara diminta untuk mempelajari struktur pembiayaan yang memungkinkan pelibatan berbagai pihak.
“Baik dengan dalam negeri maupun dengan pihak swasta yang punya teknologi dan mempunyai kemampuan dari segi solar dan baterainya,” jelasnya.