Utang Luar Negeri Indonesia Naik 5,1 Persen Jadi 427,5 Miliar Dolar AS pada Januari 2025
Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 meningkat 5,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai 427,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ULN pada Desember 2024 yang tercatat sebesar 4,2 persen.
Meski mengalami peningkatan, BI menegaskan bahwa struktur ULN tetap sehat dan terkendali, terutama dengan dominasi utang jangka panjang serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa kenaikan ULN tersebut dipengaruhi oleh peningkatan utang sektor publik, baik dari pemerintah maupun bank sentral. “Posisi ULN Indonesia pada Januari 2025 tetap terkendali. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh ULN sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral,” ujar Ramdan dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com pada Selasa (18/3/2025).
ULN Pemerintah Tetap Terkendali dan Dialokasikan untuk Sektor Prioritas
ULN pemerintah pada Januari 2025 tercatat sebesar 204,8 miliar dolar AS, tumbuh 5,3 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang hanya 3,3 persen yoy. Peningkatan ini disebabkan oleh masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat.
Sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah dikelola dengan prinsip prudent dan efisien, serta diarahkan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Beberapa sektor utama yang menjadi tujuan pemanfaatan ULN pemerintah antara lain Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,6 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (17,8 persen), Jasa Pendidikan (16,6 persen), Konstruksi (12,1 persen), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (8,2 persen).
Pemerintah memastikan bahwa hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah, sehingga risikonya tetap terjaga dalam batas aman.
ULN Swasta Mengalami Penurunan
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta justru mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen yoy pada Januari 2025, tetap sama seperti bulan sebelumnya. Total ULN swasta tercatat 194,4 miliar dolar AS, dengan penurunan terbesar terjadi pada ULN lembaga keuangan yang mengalami kontraksi 2,3 persen yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi 1,0 persen yoy pada Desember 2024.
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar masih berasal dari Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta. Sama seperti ULN pemerintah, ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang, yang mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta, sehingga tetap dalam kondisi yang aman.
Meskipun ULN mengalami peningkatan, BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bahkan mengalami penurunan menjadi 30,3 persen pada Januari 2025, dibandingkan 30,5 persen pada Desember 2024.
Selain itu, utang jangka panjang masih mendominasi dengan pangsa 84,7 persen dari total ULN, sehingga risiko tekanan likuiditas dalam jangka pendek tetap terkendali.
BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN agar tetap optimal dalam mendukung pembangunan nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Ramdan.