Sri Mulyani Yakin Sinergi Pemerintah bersama DPR Wujudkan APBN 2026 yang Kredibel dan Berkelanjutan
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya sinergi erat antara pemerintah dan DPR dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang kredibel, sehat, dan berkelanjutan. Keyakinan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/8), usai mendengarkan pandangan dari seluruh fraksi terkait Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi kepada delapan fraksi DPR yang telah memberikan dukungan, masukan, sekaligus kritik konstruktif untuk penyusunan APBN tahun depan. Menurutnya, pandangan tersebut menjadi energi positif agar APBN 2026 mampu benar-benar menjadi instrumen negara dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional, meningkatkan kemandirian, sekaligus mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Menurut Sri Mulyani, belanja negara wajib diarahkan untuk memberikan manfaat nyata, membuka lapangan pekerjaan baru, memperkokoh daya beli, dan menghadirkan layanan publik yang lebih baik.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” jelasnya dikutip Pajak.com pada Jumat (22/8/25).
Sri Mulyani menekankan, pemerintah sejalan dengan aspirasi DPR agar kualitas belanja negara ditingkatkan, lebih fokus, dan lebih produktif. Belanja yang tepat sasaran diharapkan tidak hanya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah.
Selain itu, pemerintah juga menilai penting dukungan DPR dalam mengoptimalkan pendapatan negara. Reformasi perpajakan, penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga pemanfaatan teknologi digital disebut sebagai faktor kunci untuk memperkuat basis penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi maupun keberlangsungan usaha.
Di sisi lain, pemerintah dan DPR juga sepakat menjaga disiplin fiskal dengan tetap mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini akan ditempuh melalui tata kelola fiskal yang sehat, prudent, dan berkelanjutan.
Sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga pemerintah daerah dinilai perlu semakin diperkuat agar stabilitas dan ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga menghadapi dinamika global.
Menutup pernyataannya, bendahara negara itu kembali menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas semangat konstruktif yang ditunjukkan selama pembahasan RAPBN 2026. Ia berharap, pembahasan lebih lanjut dapat terus dilakukan dengan semangat gotong royong demi terwujudnya cita-cita bangsa.
“Pemerintah berharap pembahasan lebih lanjut dapat terus dilaksanakan dengan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur,” pungkas Sri Mulyani.