Realisasi Penyaluran KUR Rp 105,47 T per Semester I-2023
Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 105,47 triliun serta diberikan kepada 1,91 juta debitur per 30 Juni 2023.
“Baki debet KUR per 30 Juni sebesar Rp 466 triliun yang disalurkan kepada 41,67 juta debitur KUR, dengan non-performing loan posisi April 2023 terjaga di level 1,63 persen,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran KUR Semester I-2013 dan Optimalisasi KUR Semester II-2023, dikutip Pajak.com, (16/7).
Kendati demikian, apabila dilihat dari sisi jumlah penyaluran, realisasi KUR pada semester I-2023 kembali ke pola normal—sebelum pandemi COVID-19 dan setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Kami menilai dari segi kualitas penyaluran tahun ini lebih memenuhi aspek penyaluran KUR yang tepat sasaran, mendorong debitur KUR untuk naik kelas dan memperluas penyaluran kredit kepada debitur baru. Sampai April 2023, sebanyak 52 persen debitur telah meningkat ke akses pembiayaan yang lebih tinggi serta peningkatan porsi debitur KUR baru dari 50 persen pada tahun 2022 menjadi 79 persen atau sebanyak 761 ribu debitur KUR baru pada April 2023,” ungkap Airlangga.
Ia juga mengatakan, sehubungan dengan peningkatan kualitas program KUR dan menindaklanjuti hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah akan melakukan integrasi basis data KUR yang ada di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
“Selain itu, untuk mengurangi dampak El Nino yang berpengaruh dalam ketahanan pangan nasional, pemerintah mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) melalui penetapan KMK (keputusan menteri keuangan) tentang besaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUA,” ujar Airlangga.
Dalam rapat koordinasi ini turut disepakati penyesuaian target plafon KUR tahun 2023 menjadi Rp 297 triliun dengan memerhatikan kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR di tahun 2023 untuk membayar kewajiban pembayaran subsidi bunga atau subsidi marjin yang tertunda secara bertahap di tahun 2023 dan tahun 2024.
“Target penyaluran ini lebih tinggi karena terdapat lonjakan penyaluran KUR akibat peningkatan permintaan kredit UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan sebagai instrumen stimulus pengungkit ekonomi saat pandemi. Diharapkan momentum evaluasi KUR semester I-2023 ini dapat mendorong penyaluran KUR yang lebih berkualitas di semester II 2023,” kata Airlangga.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap, KUR dapat mendorong UMKM naik kelas. Ia juga mengimbau agar perbankan juga turut serta memberdayakan UMKM agar terus meningkatkan produktivitas dan kualitasnya.
“APBN yang bekerja ekstra keras, pertumbuhan belanjanya terus tumbuh hingga 10-11 persen. Namun, saya pastikan sebagian sangat besar belanja ini adalah untuk menyokong kelompok masyarakat paling rentan 40 persen perekonomian lemah dan juga UMKM. Jumlah subsidi KUR ditingkatkan hingga Rp 415 triliun. Belanja untuk UMKM juga meningkat hingga Rp 45,8 triliun. Ini merupakan upaya untuk memperkuat UMKM tidak hanya secara kuantitas namun juga kualitas dan daya saingnya,” kata Sri Mulyani.
