Program Makan Bergizi Gratis Sebabkan 5.626 Kasus Keracunan, Prabowo Gelar Rapat Evaluasi
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta, pada Minggu petang (28/9/25). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu digelar untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
“Salah satu yang menjadi pembahasan utama adalah mengenai Program Makan Bergizi Gratis, terkait langkah terbaik & beberapa evaluasi agar program ini dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan dan tepat sasaran,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resminya, diterima Pajak.com pada Senin (29/9/25).
la menambahkan bahwa Prabowo memberikan arahan yang sangat detail dan teknis kepada jajaran menteri. “Misalnya berkenaan dengan masalah kedisiplinan, prosedur, terutama masalah kebersihan,” ungkap Teddy.
Selain MBG, rapat juga membahas sejumlah program strategis lain, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, energi, kelautan, program Desa Nelayan, Koperasi Desa, hingga pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Kasus Keracunan Jadi Alarm Bahaya
Desakan evaluasi MBG semakin menguat setelah Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan adanya ribuan kasus keracunan sejak program ini diluncurkan. Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih menegaskan, masalah yang muncul bukan sekadar insiden tunggal.
“Pangkal persoalan program makan bergizi gratis adalah ambisi pemerintah yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Demi mencapai target yang sangat masif itu, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” kata Diah dalam keterangan resminya, pada Jumat (19/9/25).
Menurut catatan CISDI, sejak 6 Januari hingga 19 September 2025, terdapat sedikitnya 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Beberapa bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena melibatkan ratusan siswa dan menyebabkan kegiatan belajar lumpuh.
Biaya penanganan medis juga menambah beban keuangan pemerintah daerah, terlebih alokasi transfer daerah dalam RAPBN 2026 turun 24,7 persen menjadi Rp650 triliun dari Rp864,1 triliun di APBN 2025.
CISDI menilai kelemahan mendasar MBG adalah absennya regulasi yang jelas. Meski sudah berjalan delapan bulan, program yang digawangi Badan Gizi Nasional (BGN) ini belum memiliki payung hukum berupa peraturan presiden.
Akibatnya, tata kelola kelembagaan tidak solid. Koordinasi antar-kementerian, pembagian peran pusat-daerah, hingga kerja sama multipihak menjadi kabur. Di lapangan, menu yang disediakan banyak mengandalkan ultra-processed food tinggi gula, garam, dan lemak.
“Masuknya pangan ultra-proses yang tinggi gula, garam, dan lemak dalam jangka panjang dapat memicu berat badan berlebih dan obesitas pada anak dan remaja. Efeknya justru kontraproduktif dengan tujuan awal MBG yaitu memperbaiki status gizi anak Indonesia,” tegas Diah.
Ia juga menilai kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak anak usia sekolah sebagai penerima manfaat. Karenanya, CISDI mendesak pemerintah segera melakukan moratorium MBG.
CISDI menyoroti lemahnya transparansi program. Hingga kini, klaim pemerintah bahwa MBG sudah menjangkau 22 juta penerima di 38 provinsi tidak bisa diverifikasi karena tidak ada data publik yang bisa diakses.
Serapan anggaran pun rendah. Per September 2025, realisasi MBG baru Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari total pagu Rp71 triliun. Transparency International Indonesia juga melaporkan adanya potensi penyimpangan karena menu yang diberikan tidak mencapai nilai standar Rp10.000 per penerima.
“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita kembali menjadi korban keracunan akibat program yang direncanakan dan dijalankan tanpa perhitungan matang. Apalagi, Presiden Prabowo telah menambah anggaran MBG tahun depan hingga Rp335 triliun di RAPBN 2026,” tutup Diah.