Prabowo Siapkan Rp757 Triliun untuk Pendidikan 2026, Janjikan Guru Berkualitas hingga Sekolah Layak
Pajak.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan bermutu akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahannya pada 2026. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintahan Prabowo–Gibran akan menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp757 triliun—sekitar 20 persen dari APBN—yang diklaim sebagai yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Prabowo menegaskan, investasi besar ini bertujuan memutus rantai kemiskinan lewat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini hingga perguruan tinggi.
“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan,” kata Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Senayan, Jakarta, dikutip Pajak.com, Senin (18/8/2025).
Prabowo mengemukakan, anggaran tersebut diarahkan untuk memastikan tepat sasaran, meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Sebagian dari anggaran tersebut, yakni Rp150,1 triliun, akan digunakan untuk meningkatkan fasilitas sekolah dan kampus.
Sementara Rp178,7 triliun dialokasikan untuk gaji guru, penguatan kompetensi, serta kesejahteraan guru dan dosen. Pemerintah juga menyiapkan tunjangan profesi guru non-PNS dan guru ASN daerah secara memadai.
Tak hanya itu, Prabowo mengklaim bahwa program beasiswa Indonesia Pintar akan terus diperluas, mencakup 21,1 juta siswa dan KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Ia juga akan mendorong Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan beasiswa ke berbagai universitas terbaik di dunia, dengan target 4.000 penerima pada 2026.
Selain itu, Prabowo menyoroti penguatan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Unggul Transformasi Kreatif yang dirancang untuk menjadi jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin, agar dapat meraih pendidikan terbaik. Betapa tidak, Prabowo menuturkan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi masyarakat dari Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni kelompok dengan penghasilan sangat rendah. Nantinya, siswa akan diasramakan dan dipastikan mendapatkan pembinaan serta pendidikan berkualitas.
“Tapi kita harus waspada, anggaran pendidikan harus tepat sasaran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, kenaikan anggaran fantastis di sektor pendidikan ini melanjutkan tren anggaran pendidikan yang terus membesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan Rp724,3 triliun, naik dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp665 triliun. Dari total pagu 2025 tersebut, 48 persen atau Rp347,09 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah, 36 persen atau Rp261,62 triliun untuk kementerian/lembaga, 5 persen atau Rp35,55 triliun untuk nonkementerian/lembaga, dan 11 persen atau Rp80 triliun untuk pembiayaan.