Prabowo Rancang Defisit APBN 2026 Rp638,8 Triliun
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memaparkan rancangan arsitektur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang disusun untuk menopang agenda pembangunan di tengah gejolak ekonomi global. Dalam rancangannya, defisit APBN 2026 direncanakan sebesar Rp638,8 triliun atau setara 2,48 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sementara, Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp3.786,5 triliun dengan Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun.
Prabowo menegaskan, defisit tersebut akan dibiayai secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan. Menurutnya, APBN 2026 dirancang tetap fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan ekonomi.
“Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN,” Prabowo dalam penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan, dikutip Pajak.com pada Sabtu (16/8/25).
Menurutnya, APBN yang sehat dan kredibel merupakan kunci. Upaya menjaga kesehatan APBN dilakukan melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan inovasi pembiayaan.
“Pajak instrumen untuk keadilan. Meredistribusi pendapatan yakni yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu,” tegasnya.
Ia menambahkan, penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan sambil tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal juga akan diberikan secara terarah untuk mendukung sektor strategis. Prabowo menekankan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara efisien dan produktif, agar menghasilkan nilai tambah yang memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.
Di sisi belanja, pemerintah akan memangkas pengeluaran operasional yang tidak efisien. Fokus belanja diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan meningkatkan layanan publik.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberi manfaat yang nyata,” ujarnya.
Peran APBN akan diposisikan lebih proporsional, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyediakan layanan publik terbaik. Sementara itu, aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berpotensi memberikan keuntungan komersial akan melibatkan peran Danantara, swasta nasional, maupun global secara sinergis.
Ke depan, belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah akan dirancang sebagai satu kesatuan, sehingga transfer ke daerah tidak menjadi satu-satunya instrumen pemerataan ekonomi.
Subsidi energi dan bantuan sosial akan diarahkan lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Untuk pembiayaan, Prabowo memastikan pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati, menjaga defisit dan rasio utang tetap pada batas aman. Ia menegaskan, keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang adalah penopang stabilitas ekonomi.
Pemerintah juga akan terus mendorong skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan Danantara dan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, peningkat investasi, serta inovator dalam pembiayaan pembangunan.
“Tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN,” pungkas Prabowo.