Prabowo Percepat Program Prioritas untuk Perluasan Lapangan Kerja Baru
Pajak.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, rapat tersebut membahas percepatan pelaksanaan program prioritas pemerintah untuk perluasan lapangan kerja baru.
“Kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan mempekerjakan minimal 5 tenaga kerja baru,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com, (11/9/25).
Selain itu, ada program di bidang pertanian yang diyakini mampu menyumbang lapangan kerja baru. Teddy menjelaskan, kementerian pertanian mulai melakukan replanting atau penanaman baru di perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare untuk membuka lapangan kerja sebanyak 1,6 juta orang selama 2 tahun mendatang
“Tahun ini program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga ditargetkan mencapai 100 desa, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 ribu orang. Ke depannya, presiden memberikan target pembangunan sebanyak 4 ribu titik KNMP, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 200 ribu orang,” jelas Teddy.
Secara simultan, pemerintah optimistis bahwa lapangan pekerjaan juga akan tercipta dari program di bidang kelautan dan perikanan.
“Penciptaan lapangan kerja dari program Revitalisasi Tambak Pantura (seluas 20 ribu hektare) bisa mencapai lebih dari 132 ribu orang. Program modernisasi 1.000 kapal nelayan, yang akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak hampir 600 ribu orang. Dan masih ada beberapa program lainnya,” ungkap Teddy.
Pada kesempatan yang berbeda, ekonom senior Aviliani memberi saran kepada pemerintah untuk memperbanyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bermagnet insentif pajak. Menurut Aviliani, KEK memberikan kepastian berusaha dan berbagai insentif fiskal yang dibutuhkan oleh investor besar penyerap tenaga kerja.
“Banyak investor yang lebih memilih ekspansi di Indonesia di kawasan khusus [KEK] karena lebih dijaga dan adanya insentif yang memang diperlukan, tidak ada cost sosial dibandingkan di luar kawasan khusus. Artinya, pemerintah sebenarnya perlu memperbanyak KEK,” ungkap Aviliani dalam sebuah talkshow di salah satu media nasional, dikutip Pajak.com (11/9/25).
Kendati demikian, pemerintah harus selektif memberikan fasilitas KEK. Menurutnya, sektor manufaktur harus diprioritaskan pemerintah saat ini karena mampu menyerap tenaga kerja serta memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Fasilitas fiskal jangan diatur juga oleh investor. Kita harus mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kita, memberikan nilai tambah dan menciptakan tenaga kerja. Tidak kalah penting, investor harus bekerja sama dengan UMKM. Karena ingat, sekitar 90 persen tenaga kerja diserap oleh UMKM. Kita sedang menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan demonstrasi hari ini adalah puncak gunung es,” ujar Aviliani.