Pemerintah Tarik Utang Baru Rp224,3 Triliun Hingga Februari 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan hingga akhir Februari 2025, pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp224,3 triliun, atau 28,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun.
Hal ini merupakan bagian dari realisasi pembiayaan anggaran yang telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7 persen dari target APBN 2025.
“Pembiayaan anggaran telah mencapai Rp220,1 triliun atau 35,7 persen dari target APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Pajak.com pada Sabtu (15/3/2025).
Dari total pembiayaan tersebut, mayoritas berasal dari pembiayaan utang yang mencapai Rp224,3 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp184,9 triliun.
Komponen terbesar utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) netto sebesar Rp238,8 triliun atau 37,2 persen dari target Rp642,6 triliun. Sementara itu, pinjaman netto tercatat negatif Rp14,4 triliun atau minus 10,8 persen dari target Rp133,3 triliun.
Di sisi lain, pembiayaan non-utang mencapai negatif Rp4,3 triliun atau sekitar 2,7 persen dari target negatif Rp159,7 triliun dalam APBN 2025.
“Sebagaimana capaian realisasi tadi, target pembiayaan berjalan sesuai rencana dengan tetap menjaga dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali,” ungkap Thomas.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola pembiayaan APBN agar tetap terukur, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan.
“Pembiayaan APBN akan terus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan terukur, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran serta dinamika pasar keuangan,” jelasnya.
Pendapatan Negara Anjlok 20,85 Persen
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga 28 Februari 2025, total pendapatan negara baru mencapai Rp316,9 triliun. Angka ini turun drastis sebesar Rp83,46 triliun atau 20,85 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang saat itu berhasil mengumpulkan Rp400,36 triliun.
Dari total pendapatan tersebut, penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama. Namun, realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan. “Penerimaan perpajakan [keseluruhan] Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini,” ungkap Sri Mulyani.
Secara lebih rinci, penerimaan pajak hingga 28 Februari 2025 hanya mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2.189,3 triliun. Angka ini turun drastis sebesar 30,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp269,02 triliun.
Di sisi lain, belanja negara terus meningkat dan sudah mencapai Rp348,1 triliun hingga Februari 2025. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp211,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp136,6 triliun.
Dengan belanja yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan, APBN pun mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun atau setara dengan 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).