Pemerintah Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Pajak.com, Jakarta – Dalam menghadapi gejolak ekonomi global yang kian kompleks, Pemerintah Indonesia memperkuat instrumen transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ketegangan geopolitik berkepanjangan, kebijakan tarif antarnegara, serta fluktuasi harga komoditas menambah tekanan terhadap sektor eksternal, termasuk volatilitas nilai tukar yang bisa berdampak langsung pada neraca perdagangan dan investasi.
Mengantisipasi risiko tersebut, Indonesia berhasil menegosiasikan tarif resiprokal sebesar 19 persen dengan Amerika Serikat (AS), tarif yang tergolong rendah dibandingkan negara sejenis lainnya. Selain itu, penandatanganan Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) membuka akses pasar Eropa yang lebih luas bagi produk Indonesia.
Di tingkat domestik, upaya menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi terus dilakukan melalui berbagai stimulus. Namun, menurut Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, LCT telah menjadi instrumen yang jauh melampaui fungsi teknis biasa.
“Sejalan dengan upaya ini, Local Currency Transaction atau transaksi mata uang lokal menjadi instrumen strategis yang sangat penting untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan membangun kedaulatan ekonomi berkelanjutan,” ujarnya dalam Pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputi Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (Satgasnas LCT) dikutip Pajak.com pada Jumat (1/8/25).
Capaian LCT sepanjang tahun ini cukup signifikan. Hingga Mei 2025, total nilai transaksi LCT mencapai 9,4 miliar dolar AS, atau telah melampaui 50 persen dari total transaksi LCT sepanjang 2024. Angka ini mencerminkan bahwa penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara semakin terintegrasi dalam ekosistem perdagangan dan keuangan internasional Indonesia.
Sebagai Ketua Satgasnas LCT, Ferry menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memainkan peran penting dalam mendorong adopsi LCT secara lebih luas. “BUMN memiliki posisi yang sangat strategis dalam transaksi internasional Indonesia. Dengan mengadopsi transaksi mata uang lokal, BUMN tidak hanya memperkuat efisiensi biaya, namun juga mendukung stabilitas nilai tukar dan ketahanan keuangan perusahaan,” tegasnya.
Meskipun kontribusi dari sektor energi, manufaktur, mineral dan batu bara, pangan dan pupuk, serta jasa infrastruktur dan logistik sudah mulai terlihat dengan Pertamina dan PLN sebagai contoh pengguna aktif, jumlah BUMN yang menerapkan LCT masih tergolong terbatas.
Ferry mendorong agar kementerian teknis pembina lebih aktif mendorong entitas BUMN lainnya untuk menjadikan LCT sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan sekadar pilihan teknis dalam transaksi ekspor-impor, investasi, maupun kerja sama dengan negara mitra.
Lebih lanjut, pemerintah menilai bahwa penguatan kebijakan LCT membutuhkan sinergi yang solid antar kementerian/lembaga (K/L). Strategi nasional yang tengah dikembangkan mencakup peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha, pemetaan sektor prioritas, penguatan pertukaran data antarinstansi, serta pemberian insentif konkret bagi pengguna LCT.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan Komite Kerja Satgasnas LCT juga menyepakati penguatan program pada tiga pilar utama, yakni Sinergi, Insentif, dan Sosialisasi. Setiap K/L diminta menyelaraskan program kerja lintas sektor dan menyusun pedoman teknis serta bahan sosialisasi yang seragam, agar narasi kebijakan LCT tersampaikan dengan jelas kepada publik dan mitra strategis.
Ferry menyatakan bahwa keberhasilan LCT tidak hanya bergantung pada kerangka kerja, tetapi juga pada komitmen semua pihak dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong transaksi yang efisien, stabil, dan mandiri. Menurutnya, perluasan kerja sama LCT dengan negara mitra seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab, serta potensi pemanfaatan di sektor investasi portofolio dan ritel digital, akan membuka ruang pertumbuhan yang lebih besar ke depan.
“Momentum positif ini harus terus kita jaga. Dengan memperkuat peran BUMN dalam ekosistem LCT nasional, kita tidak hanya menjaga stabilitas makroekonomi, tetapi juga membangun fondasi kedaulatan ekonomi jangka panjang,” pungkas Ferry.