Pemerintah Pastikan Kesiapan Libur Nataru 2024/2025 dengan Berbagai Strategi Ini
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah terus mematangkan langkah-langkah strategis untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), di mana diperkirakan sekitar 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai kebijakan transportasi untuk memastikan mobilitas masyarakat berjalan aman dan lancar.
“Kemenhub telah menyiapkan kurang lebih delapan landasan kebijakan baik berupa keputusan menteri, kesepakatan lintas kementerian/lembaga, dan keputusan/instruksi Direktur Jenderal. Kebijakan tersebut dimaksudkan guna memastikan pelaksanaan transportasi dapat berjalan aman, lancar, dan selamat selama masa Nataru 2024/2025,” ujar Dudy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Libur Nataru di Auditorium STIK Lemdiklat Polri, Jakarta, dikutip Pajak.com, Selasa (17/12).
Pada sektor transportasi darat, misalnya, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait akan melakukan pembatasan operasional angkutan barang, contra flow, one way, serta antisipasi rekayasa lalu lintas di ruas rawan kemacetan. Di sisi lain, Dudy memastikan pihaknya akan melakukan pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk kendaraan penumpang menuju Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Gilimanuk.
“Ada pula delaying system untuk pembatasan operasional angkutan barang dari dan ke pelabuhan tersebut. Selain itu, juga dilakukan penutupan sementara pada 49 UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) yang akan beralih fungsi sementara sebagai tempat istirahat bagi para pengguna jalan,” jelasnya.
Di sektor penerbangan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendukung kelancaran transportasi udara selama periode Nataru. Salah satu kebijakan penting adalah penurunan besaran fuel surcharge untuk tarif penumpang kelas ekonomi, yang diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan potongan tarif jasa kebandarudaraan, memberikan diskon sebesar 50 persen terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pelayanan jasa kebandarudaraan di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU).
“Di sektor transportasi udara telah dilakukan penurunan harga tiket pesawat, penambahan kapasitas angkutan udara, dan optimalisasi slot time sesuai dengan demand, inspeksi, dan ramp check keselamatan penerbangan, serta antisipasi kondisi kahar atau darurat lainnya,” papar Dudy.
Di kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyebut bahwa potensi pergerakan masyarakat secara nasional pada Nataru masih terpusat di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Barat. Daerah lain yang diperkirakan juga akan menerima banyak kunjungan wisatawan adalah Jabodetabek, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Lampung, serta Sulawesi Selatan.
Widiyanti mengklaim pihaknya telah menerapkan sejumlah strategi dalam upaya mendukung keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan dan akan berlangsung hingga Januari 2025. Salah satunya yaitu membuat surat edaran mengenai penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama periode Nataru, dan telah disebarluaskan kepada para pemangku kepentingan di sektor pariwisata.
“Kami menekankan pentingnya standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) di seluruh destinasi wisata. Selain itu, kami juga mengimbau setiap destinasi untuk melakukan penilaian risiko agar dapat mempersiapkan diri menghadapi puncak kunjungan wisatawan, yang diprediksi akan terjadi antara 21 hingga 24 Desember dan 2 hingga 5 Januari,” kata Widiyanti.
Tidak hanya itu, pihaknya juga melakukan peninjauan langsung ke sejumlah destinasi wisata dan bandara, termasuk Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi, untuk memastikan kesiapan infrastruktur menyambut libur akhir tahun.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menegaskan pentingnya pengamanan di berbagai titik strategis. Sigit bilang, sebanyak 2.794 posko pengamanan, pelayanan, dan terpadu telah disiapkan di seluruh Indonesia untuk mengamankan sekitar 61.452 objek vital, termasuk gereja, pusat perbelanjaan, stasiun, dan destinasi wisata.
“Kami berharap dengan penggelaran personel dan posko yang tersebar di seluruh wilayah, masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam melakukan perjalanan, baik untuk mudik maupun berwisata,” ucap Kapolri.
Sementara itu, Kemenko PMK, melalui Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito, memastikan tidak ada penambahan cuti bersama pada periode Nataru kali ini. Meski ada usulan cuti bersama tambahan, Warsito menegaskan bahwa cuti nasional tetap akan mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Tidak ada tambahan cuti bersama, sehingga masyarakat harus mengatur perjalanan mereka dengan lebih bijak, mengingat puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024,” pungkas Warsito.