Pemerintah Kuatkan Sektor Industri Hilirisasi Berbasis Komoditas
Pajak.com, Jakarta – Sejumlah indikator perekonomian global diperkirakan tidak akan memberikan tekanan lebih dalam kepada pertumbuhan ekonomi global, bahkan International Monetary Fund (IMF) juga telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi gobal 2023 menjadi 2,9 persen dari yang sebelumnya berada pada level 2,7 persen. Melihat hal tersebut, Menteri Koordinator (menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tetap antisipatif dan menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejumlah sektor akan dikuatkan dan diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di tahun 2023, salah satunya yakni sektor industri khususnya pada hilirisasi berbasis komoditas.
“Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap PDB dan di triwulan III-2022 mencapai 16,1 persen. Indeks Kepercayaan Industri di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar 51,54 sedangkan PMI sudah merilis di angka 51,3 pada Januari 2023,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Pajak.com pada Sabtu (04/02).
Ia menambahkan bahwa dalam jangka pendek, untuk memperkuat konsumsi domestik yang diharapkan akan mendorong permintaan dari sektor industri dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
“Sedangkan untuk jangka menengah panjang, pemerintah melanjutkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan investasi, mendorong produktivitas sumber daya manusia (SDM), dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker),” tambahnya.
Sebagai salah negara di dunia dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, Airlangga melanjutkan bahwa pemerintah bertekad menjadi global key player industri hilirisasi berbasis komoditas. Dimana pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi 3 kelompok, yakni industri berbasis agro seperti industri oleokimia, industri berbasis bahan tambang mineral seperti industri smelter mineral dan logam, dan industri berbasis migas dan batu bara seperti proyek coal to methanol.
“Pemerintah juga terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” ujarnya.
Disamping itu, pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.
Hilirisasi logam timah juga diharapkan dapat menghasilkan logam tanah jarang (rare earth) yang merupakan komponen kritikal berbagai teknologi modern masa kini. Untuk sektor nikel, setelah hilirisasi fase awal berhasil dengan tumbuhnya smelter pirometalurgi yang memproduksi feronikel dan stainless steel, kini fase kedua dilaksanakan dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baterai electric vehicle.
“Upaya hilirisasi tentu terus didorong untuk menambah nilai tambah industri. Pemerintah juga menyediakan beberapa hal seperti penyediaan infrastruktur industri, penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, menerbitkan insentif fiskal, tentu juga mendorong agar SDM-nya bisa mengikuti perkembangan teknologi,” pungkasnya.
