Menkeu Purbaya Beberkan Strategi Awal Pimpin Kementerian Keuangan
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan arah dan strategi awal kepemimpinannya di Kemenkeu. Dalam pidato perdananya, ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas fiskal, memperkuat integritas, dan merancang kebijakan yang adaptif menghadapi tantangan global maupun domestik.
“Untuk menyampaikan langkah ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak mengingat tantangan-tantangan yang sudah dilalui oleh Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar adalah pandemi COVID-19,” ujar Purbaya dalam sambutannya saat serah terima jabatan dengan Sri Mulyani, dikutip Pajak.com pada Rabu (10/9/25).
Purbaya mengingat kembali bagaimana pandemi COVID-19 yang bermula sebagai krisis kesehatan kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan berlanjut dengan tekanan akibat konflik geopolitik global. Menurutnya, di tengah situasi sulit itu, Kementerian Keuangan bekerja ekstra keras menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melalui berbagai paket stimulus, pemerintah berhasil melindungi daya beli masyarakat, menjaga kelangsungan sektor usaha, serta mempertahankan ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan stabilitas pasar. “Ini semua tidak mungkin tercapai tanpa kerja keras dan tingkatan yang solid dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan,” tambahnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa krisis justru dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi struktural. Sejumlah undang-undang penting lahir, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meski banyak capaian yang sudah diwujudkan, Purbaya mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.
Ia juga menyinggung tantangan baru yang kini membayangi ekonomi global, mulai dari perlambatan ekonomi di banyak negara, dinamika geopolitik, hingga perubahan iklim. Purbaya menekankan bahwa jajaran Kemenkeu harus memahami isu-isu strategis, tidak larut pada persoalan kecil yang bisa menghambat kebijakan besar.
“Biasakan untuk berdiskusi dan mendengar suara dari luar, bukan hanya dari internal, teman-teman sendiri yang sudah pasti sepakat, agar tidak terjebak dalam echo chamber. Manfaatkan perkembangan teknologi yang ada untuk mendapatkan insight yang baru,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti risiko perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian, perikanan, hingga energi. Karena itu, Kemenkeu diharapkan berperan aktif dalam merancang kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, Purbaya menjelaskan bahwa RAPBN 2026 disusun untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan tetap berpihak pada rakyat. Fokus anggaran diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, serta perlindungan sosial. Pemerintah menekankan pentingnya efektivitas belanja negara agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Pada saat terbesar, prinsip hati-hatian harus tetap dijaga agar RAPBN tetap sehat, reliable, dan mampu menopang agenda pembangunan nasional,” jelasnya.
Lebih jauh, Purbaya mengingatkan bahwa Kemenkeu adalah institusi besar dengan tanggung jawab mengelola keuangan negara. Ia menekankan bahwa setiap rupiah adalah amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Sekali lagi, dengan penuh kerendahan hati, saya memohon dukungan dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa hanya dengan kerja sama, sinergi, dan ketulusan kita mampu menjalankan amanah besar ini,” pungkasnya.