Tanggapi Luhut Soal Anggaran MBG, Purbaya: Kalau Tak Terserap Kita Potong
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir Oktober 2025. Ia mengingatkan, bila anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap dengan optimal, maka Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memangkasnya.
Hal tersebut disampaikan Purbaya untuk merespons Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim bahwa penyerapan anggaran program MBG sudah berjalan baik.
“Berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya MBG, berarti dia nilai itu sudah bagus semua. Tapi akan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau tak bisa terserap, kita potong juga,” tegas Purbaya di Monumen Nasional (Monas), dikutip Pajak.com pada Senin (6/10/25).
Purbaya menekankan pentingnya disiplin dalam penggunaan anggaran agar dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberi dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Adapun, sebelumnya Luhut menyebut bahwa secara umum penyerapan anggaran MBG menunjukkan kinerja positif. Ia menilai, pelaksanaan di lapangan telah berjalan baik sehingga tidak perlu ada dana yang ditarik kembali oleh Kemenkeu.
“Kami pastikan penyerapan anggarannya kelihatan sangat baik, sehingga menteri keuangan tidak perlu nanti ambil-ambil anggaran yang tidak terserap. Itu kami ingatkan kepada Pak Dadan, itu cost of fund juga, jadi jangan sampai dana yang dialokasikan tidak diserap,” ujar Luhut usai rapat bersama Kapala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana pada Jumat (3/10/25).
Ia menambahkan, pelaksanaan program MBG bukan sekadar soal memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang nyata di tingkat bawah. Menurutnya, aliran dana program ini telah menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang terasa langsung di lapangan, mulai dari peningkatan aktivitas usaha kecil, penyerapan tenaga kerja, hingga pergerakan ekonomi lokal di berbagai daerah.
“Tadi kami sudah lihat, dana semua akan terserap dengan baik dan itu akan terjadi penyebaran serta menggerakkan ekonomi di bawah. Karena pada dasarnya, seperti yang Menkeu sampaikan, kalau uang itu bergerak di bawah, itu kan menggerakkan ekonomi,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa program MBG telah menyerap ribuan tenaga kerja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, program ini menjadi salah satu peluang bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang ada.
Untuk diketahui, program MBG merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak sekolah. Namun, hingga awal September 2025, realisasi anggarannya masih tergolong rendah.
Kemenkeu mencatat, hingga 8 September 2025, serapan anggaran MBG baru mencapai Rp13 triliun atau setara 18,3 persen dari total pagu APBN yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, program tersebut telah melayani 22,7 juta penerima di seluruh Indonesia melalui 7.644 Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG).
“Sampai dengan 8 September kemarin telah melayani 22,7 juta penerima, dilayani oleh 7.644 SPPG. Jumlah ini terus meningkat,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA beberapa waktu lalu,
Suahasil juga menuturkan bahwa pemerintah optimistis jumlah penerima MBG akan terus bertambah hingga mencapai target 82,9 juta orang. “Dan saat ini [pada] 8 September yang lalu realisasinya adalah Rp13 triliun,” ujarnya.
Dari sisi wilayah, penerima manfaat MBG paling banyak berasal dari Pulau Jawa dengan 13,26 juta orang. Kemudian disusul Sumatera sebanyak 4,86 juta orang, Bali dan Nusa Tenggara 1,34 juta orang, Sulawesi 1,70 juta orang, Kalimantan 1,03 juta orang, serta Maluku dan Papua sebanyak 0,52 juta orang.
Melalui program ini, pemerintah berharap manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anak-anak penerima langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penyerapan bahan pangan dari daerah di sekitar sekolah diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, serta memperkuat daya beli masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.