Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp131,9 Triliun pada Januari 2026
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi belanja pemerintah pusat tembus Rp131,9 triliun pada Januari 2026. Realisasi belanja tersebut naik sebesar 53,3 persen secara tahunan atau year on year/yoy dibanding dengan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp86 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat merupakan bagian dari belanja negara yang tercatat sebesar Rp227 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Menurutnya, Kemenkeu sengaja mempercepat belanja pada kuartal I-2026 guna memperkuat konsumsi rumah tangga serta investasi, terutama di sektor infrastruktur.
Lebih rinci, dari total belanja pemerintah pusat Rp131,9 triliun, peningkatan signifikan terlihat pada belanja bantuan sosial dan belanja barang. Realisasi bantuan sosial mencapai Rp9,5 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari tahun lalu yang sebesar Rp4,1 triliun. Lonjakan ini dipengaruhi percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kuartal I yang sudah dimulai sejak Januari.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatat kenaikan tajam. Pada Januari 2026, realisasinya mencapai Rp19,5 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang baru Rp45 miliar.
“Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi [SPPG] yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip Pajak.com pada Kamis (26/2/2026).
Di sektor pendidikan, realisasi anggaran mencapai Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Anggaran ini dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, hingga Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru serta revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun pada 2026.
Sementara itu, untuk sektor infrastruktur, pemerintah menetapkan pagu Rp434,8 triliun sepanjang 2026. Fokusnya meliputi swasembada pangan, energi, dan penguatan konektivitas. Sejumlah proyek strategis dikerjakan, mulai dari pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, hingga pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
Di sisi lain, guna menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.
Selanjutnya, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran serta menyiapkan tambahan alokasi Rp10,65 triliun yang akan mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026.
“Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.