Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi 437,9 Miliar Dolar AS pada Februari 2026
Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 437,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada Februari 2026. Nilai ini naik dibanding dengan posisi utang luar negeri pada Januari 2026 yang sebesar 434,9 miliar dolar AS.
Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono mengungkapkan bahwa secara tahunan, utang luar negeri Indonesia juga tumbuh 2,5 persen (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 1,7 persen.
“Posisi utang luar negeri Indonesia [ULN] pada Februari 2026 tetap terjaga. Posisi ULN Indonesia pada Februari 2026 tercatat sebesar 437,9 miliar dolar AS,” jelas Anton dalam keterangan tertulisnya, dikutip Pajak.com pada Kamis (16/4/2026).
Menurut BI, Kenaikan posisi utang luar negeri ini terutama didorong oleh sektor publik, khususnya bank sentral. Peningkatan tersebut terjadi seiring masuknya aliran modal asing ke instrumen moneter seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Di sisi lain, posisi ULN swasta justru mengalami penurunan.
Dari sisi pemerintah, posisi ULN tercatat sebesar 215,9 miliar dolar AS atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 5,6 persen. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang pemerintah.
Penggunaan utang luar negeri pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk sektor strategis. Di antaranya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0 persen, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,3 persen, jasa pendidikan 16,2 persen, konstruksi 11,6 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Struktur ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 99,98 persen. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh naiknya kepemilikan investor non-residen pada instrumen moneter, sejalan dengan kebijakan operasi moneter yang pro-pasar serta upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
Berbeda dengan sektor publik, posisi ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar 193,7 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen secara tahunan. Penurunan ini dipengaruhi oleh kontraksi pada lembaga keuangan sebesar 2,8 persen dan perusahaan nonkeuangan sebesar 0,2 persen.
Secara sektoral, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa mencapai 80,3 persen. Utang swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 76,0 persen.
BI menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,8 persen serta dominasi utang jangka panjang sebesar 84,9 persen dari total ULN.
Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri. “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” pungkasnya.