Pariwisata Jadi Mesin Ekonomi 2025, Menpar Beberkan Tantangan dan Solusinya
Pajak.com, Jakarta — Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, sektor pariwisata masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025. Kinerja sektor ini melampaui target pemerintah, dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,34 juta hingga akhir Desember, lebih tinggi dari target batas atas 15 juta kunjungan. Tidak hanya dari sisi volume, Widiyanti menyebut kualitas belanja wisatawan juga meningkat. Rata-rata pengeluaran wisatawan internasional tercatat sebesar 1.259 dolar AS per kunjungan pada tiga kuartal pertama 2025, melampaui target 1.220 dolar AS.
Dari sisi ketenagakerjaan, lanjutnya, sektor pariwisata menyerap 25,91 juta tenaga kerja per Agustus 2025 dan ditargetkan bertambah menjadi 26,53 juta orang pada 2026.
“Dampaknya, penerimaan devisa pariwisata tercatat sebesar 13,82 miliar dolar AS dan diproyeksikan menembus 18,53 miliar dolar AS pada akhir tahun,” kata Widiyanti dalam forum “Leaders’ Meeting: Beyond Destinations – Reimagining Indonesia’s Tourism Future”, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, dikutip Pajak.com Rabu (21/1/2026).
Di hadapan Harvard Indonesian Student Association (HISA), Widiyanti memaparkan bahwa daya saing pariwisata Indonesia bertumpu pada kekuatan fundamental sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, serta basis pariwisata berbasis komunitas yang terus berkembang melalui lebih dari 6.100 desa wisata di berbagai daerah. Bukan itu saja, sebanyak lima desa wisata Indonesia bahkan telah masuk dalam daftar desa wisata terbaik dunia versi UN Tourism.
Selain itu, Indonesia tercatat memiliki 12 UNESCO Global Geopark, 10 situs warisan dunia, serta 16 warisan budaya takbenda yang telah diakui UNESCO.
“Pariwisata Indonesia bukan sekadar tentang satu destinasi, melainkan sebuah ekosistem yang terbentang dalam berbagai lapisan geografi, budaya, alam, dan masyarakatnya,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini memfokuskan pembangunan pariwisata berkelanjutan di 13 destinasi utama yang terdiri atas 10 destinasi pariwisata prioritas dan tiga destinasi regeneratif. Pendekatan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Di luar itu, pemerintah daerah dan pelaku industri diberi ruang lebih besar untuk mengembangkan destinasi lain sesuai karakter wilayah masing-masing.
“Visi kami tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan memastikan peluang yang adil bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi persaingan regional, Widiyanti mengungkapkan Indonesia masih berada di peringkat kelima ASEAN berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan sepanjang Januari–November 2025. Ia menilai, tantangan utama berasal dari kuatnya promosi negara tetangga, seperti Thailand, serta kebijakan visa Indonesia yang relatif lebih selektif.
Meski demikian, Indonesia mencatatkan pertumbuhan kunjungan tertinggi kedua di kawasan. Widiyanti juga mengingatkan pentingnya kesetaraan metodologi dalam membandingkan data antarnegara.
“Jika dibandingkan dengan Malaysia, misalnya, data ekskursionis yang hanya melintas singkat untuk kebutuhan harian perlu dikecualikan. Dengan perbandingan yang setara, pertumbuhan Indonesia sangat kompetitif,” klaimnya.
Menghadapi 2026, Widiyanti menyebut Kementerian Pariwisata menyiapkan lima program strategis, yakni penguatan keamanan dan keselamatan wisata, peningkatan skala dan kualitas desa wisata, pengembangan paket wisata tematik, penguatan agenda Event by Indonesia, serta percepatan transformasi digital melalui konsep Tourism 5.0. Di sisi lain, produk wisata juga akan diperluas ke sektor seni, desain, dan tekstil, melengkapi pengembangan gastronomi, wellness, dan wisata bahari untuk membidik segmen wisatawan menengah atas.
Widiyanti mengakui, ada lima persoalan struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam memperkuat daya saing pariwisata nasional. Pertama, konektivitas, terutama transportasi udara dan laut, yang krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Untuk menekan biaya perjalanan, pemerintah tengah meninjau ulang sejumlah regulasi, menyiapkan skema insentif bagi maskapai, serta mendorong penambahan armada pesawat yang sempat berkurang signifikan setelah pandemi agar harga tiket domestik lebih kompetitif.
Kedua, kebijakan visa. Pemerintah, kata Widiyanti, sedang mencari titik keseimbangan antara penerimaan negara dari biaya visa dan manfaat ekonomi jangka panjang dari kebijakan bebas visa guna menjaga daya saing Indonesia di kawasan ASEAN yang semakin ketat.
Ketiga, dari sisi pengelolaan destinasi, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian utama, khususnya penanganan sampah yang dinilai berdampak langsung terhadap citra pariwisata. Kementerian Pariwisata mendorong penguatan pengelolaan sampah berbasis destinasi, serta peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dan pelaku usaha agar kebersihan kawasan wisata dapat terjaga secara berkelanjutan.
Pemerintah, kata Widiyanti, juga bakal memperketat standard operating procedure (SOP) untuk aktivitas wisata alam dan bahari, untuk menekan risiko kecelakaan serta meningkatkan rasa aman wisatawan.
“Penanganan sampah di destinasi menjadi prioritas untuk menjaga citra pariwisata, sementara SOP wisata alam dan bahari terus diperketat,” tegasnya.
Keempat, manajemen pengunjung terus diperbaiki untuk mencegah kepadatan berlebih di destinasi populer, yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan kualitas pengalaman wisata.
Kelima, ketersediaan tenaga kerja pariwisata bersertifikat. Widiyanti menambahkan, pemerintah akan mempercepat program sertifikasi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja pariwisata melalui program upskilling tahunan, agar kualitas layanan sejalan dengan target pengembangan pariwisata bernilai tambah tinggi.
“Saat ini kami melaksanakan program upskilling tahunan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata agar mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya.
Ia optimistis, dengan konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, pariwisata dapat terus berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pariwisata harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga kekuatan budaya dan lingkungan sebagai aset jangka panjang bangsa,” pungkasnya.