Kejar Target Ekonomi 8 Persen, Purbaya Andalkan Infrastruktur dan Peran Swasta
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7 hingga 8 persen melalui pembangunan infrastruktur, disiplin fiskal, dan penguatan peran sektor swasta.
Purbaya menilai, kolaborasi antara kebijakan fiskal yang terjaga dan kontribusi sektor swasta menjadi kunci utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah akan terus memperkuat peran sektor swasta yang selama ini menyumbang sekitar 90 persen aktivitas ekonomi. Berbagai kebijakan disiapkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong ekspansi usaha di berbagai sektor strategis.
“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat private sector tumbuh dan bisa memberi kontribusi yang lebih signifikan ke pertumbuhan ekonomi,” ungkap Purbaya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta, dikutip Pajak.com pada Rabu (22/4/2026).
Di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali, serta defisit APBN yang dijaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, rasio utang yang berada di kisaran 40 persen menjadi indikator pengelolaan fiskal yang prudent. Pemerintah juga terus memperkuat penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak dan bea cukai, yang tercatat tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama tahun 2026.
Dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk meredam dampak fluktuasi harga energi global. Stabilitas ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern credibility is everything,” imbuh Purbaya.
Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pendekatan yang lebih selektif dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang luas. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
APBN juga diposisikan sebagai katalisator untuk menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan kerja sama pemerintah dengan swasta (public private partnership). Peran lembaga pembiayaan pembangunan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) turut diperkuat dalam mendukung pembiayaan proyek strategis.
“APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti saya bilang tadi, hanya 10 persen dari PDB disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya private sector. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private partnership juga peran development financial institution seperti PT SMI,” pungkas Purbaya.