Kontribusi Sektor Pertanian 11,8 Persen pada PDB
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, kontribusi sektor pertanian 11,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Pertanian 2023 pada 1 Juni-31 Juli 2023 agar mampu menghasilkan keakuratan data dan kebijakan yang tepat.
“Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan. Dan, ini juga menyediakan lapangan kerja, 40 juta orang hidup di sektor pertanian, sudah 29 persen dari total angkatan kerja, banyak sekali,” jelas Jokowi pada rapat Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023, (15/5), di Istana Negara.
Ia menegaskan, pembaruan data akan mendukung kebijakan pemerintah di sektor pertanian, seperti alokasi pupuk bersubsidi. Di tahun 2022, Kementerian Pertanian (Kemenperin) telah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk lebih dari Rp 25 triliun untuk memenuhi kebutuhan sekitar 16 juta petani yang terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Sementara di tahun 2023, anggaran pupuk subsidi ditetapkan Rp 24 triliun.
Untuk itu, Jokowi meminta agar Sensus Pertanian 2023 mampu menghasilkan data terkini, akurat, dan tepercaya. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis bagi perekonomian Indonesia.
“Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton, itu kan dari data memutuskan itu. Tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, ‘pak, pupuk enggak ada.’ Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali. Saya tekankan, sensus pertanian ini menyangkut pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Semuanya akan dilakukan sensus di situ, karena kita tahu sektor ini memiliki peran yang sangat strategis,” ungkap Jokowi.
Di sisi lain, ia menilai, pertanian merupakan sektor yang sangat rawan karena ancaman krisis pangan global. Sebanyak sekitar 345 juta orang di dunia kini terancam kekurangan pangan akibat perubahan iklim dan perang.
“Saya meminta semua pihak terkait untuk melaksanakan sensus yang dilaksanakan pada bulan Juni dan Juli mendatang (2023). Saya minta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus ini. Artinya, dua bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas. Pemerintah mendukung pelaksanaan kembali sensus yang terakhir dilaksanakan oleh BPS pada 10 tahun yang lalu ini,” tambah Jokowi.
Turut hadir dalam rapat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BPS Margo Yuwono.
