Pajak.com, Muara Enim – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) akan bisa menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp 80 triliun serta akan membuka lapangan kerja baru. Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (24/01).
“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Impornya Rp 80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 sampai Rp 70 triliun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, proyek hilirasi ini sendiri merupakan hasil kerja sama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat yaitu Air Products. Jokowi meyakini, jika proyek ini telah berproduksi, maka berpotensi mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp 7 triliun.
“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, Rp 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” tambahnya.
Menurutnya, hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah ia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Jokowi pun menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya.
Selain itu, Jokowi juga menyebutkan bahwa proyek hilirasi batu bara menjadi DME ini juga akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan.
“Kalau ada lima investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” jelasnya.
Untuk itu, Jokowi telah mengumpulkan jajarannya untuk memastikan agar proyek hilirasi ini bisa selesai dalam jangka waktu 30 bulan. Ia pun berharap bahwa proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain karena Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.
“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Rafli Yandra mengatakan, proyek ini bernilai sebesar 2,1 juta dollar AS atau setara dengan Rp 30 trilliun, dan akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
“Kami berharap dengan dukungan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
