Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Purbaya Dorong Peningkatan Likuiditas dan Investasi
Pajak.com, Jakarta — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pasar modal nasional dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berupaya mendorong peningkatan likuiditas dan investasi dengan memastikan stabilitas serta kredibilitas pasar keuangan tetap terjaga.
Dalam dialog bersama pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Kamis (9/10/25), Purbaya menyampaikan strategi pemerintah dalam memperkuat peran pasar modal sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap investor ritel, terutama generasi muda, menjadi prioritas utama dalam pengembangan pasar keuangan yang sehat dan inklusif.
“Yang penting adalah investor kecil harus terlindungi. Ini kan banyak Gen Z yang masuk ke pasar modal, itu yang perlu dilindungi,” ujar Purbaya, dikutip Pajak.com pada Jumat (10/10/25).
Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus menjadi mitra aktif bagi sektor swasta dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Purbaya meyakini bahwa jika iklim investasi di dunia usaha dapat diperbaiki dalam dua hingga tiga tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat lebih cepat. Ia menambahkan, ketika pasar memahami arah kebijakan pemerintah, kepercayaan akan menguat dan pergerakan pasar akan tumbuh pesat.
“Nanti kalau pasar udah tahu langkah kita seperti apa, akan naik terus dengan kencang,” paparnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk memperkuat pasar modal adalah melalui peningkatan likuiditas. Pemerintah berencana mengarahkan dana idle yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke sektor-sektor produktif.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyaluran kredit, memperluas pembiayaan usaha, dan menggairahkan aktivitas ekonomi di berbagai lapisan. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat fundamental ekonomi nasional agar tetap tangguh menghadapi ketidakpastian global.
“Kalau saya bisa develop fundamental economic growth yang kuat dan sustainable, itu bukan mimpi yang terlalu jauh. Jadi, IHSG to the moon,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Kemenkeu sebelumnya telah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang semula tersimpan di BI ke lima bank milik negara. Kelima bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).
Adapun perinciannya, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Baru-baru ini, pemerintah juga mengungkapkan masih memiliki dana menganggur (idle cash) sebesar Rp275 triliun yang belum dimanfaatkan. Dana tersebut rencananya akan ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat likuiditas perbankan daerah sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Purbaya menyebut, dari dana menganggur tersebut, pemerintah berencana melakukan penyuntikan kepada dua BPD, yakni Bank DKI dan Bank Jatim.