BGN Bakal Kembalikan Rp70 Triliun Anggaran MBG 2025, Ini Alasannya
Pajak.com, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan mengembalikan Rp70 triliun dari total anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian ini dilakukan karena sebagian dana diperkirakan tidak terserap hingga akhir tahun.
Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” jelas Dadan, dikutip Pajak.com pada Kamis (16/10/25).
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa pada tahun depan pemerintah akan meningkatkan dukungan anggaran secara signifikan. BGN akan menerima Rp268 triliun, menjadikan lembaga tersebut sebagai satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program MBG tahun depan.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Selain anggaran, Dadan menekankan dua faktor penting lain dalam pelaksanaan program MBG, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur. Dari sisi SDM, pemerintah memastikan tenaga pelaksana program merupakan lulusan perguruan tinggi yang tergabung dalam Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI).
Mereka bertugas memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sesuai arahan Presiden Prabowo, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).
Adapun dari sisi infrastruktur, Dadan menuturkan bahwa pembangunan gedung-gedung SPPG menjadi tantangan besar. Awalnya, proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun karena keterbatasan waktu dan kompleksitas proses tender pemerintah, BGN akhirnya membuka kemitraan dengan berbagai pihak sebagai langkah strategis.
Adapun, pemerintah mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender kerap mengalami kendala. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Namun, berkat partisipasi aktif mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia, seluruhnya hasil kolaborasi mitra BGN.
Saat ini, terdapat 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN. Dari jumlah tersebut, 11.504 telah lolos verifikasi, sementara sisanya masih dalam proses seleksi. BGN menargetkan hingga akhir tahun 2025 dapat menuntaskan verifikasi terhadap 25.400 mitra di daerah algomirasi dan 6.000 SPPG di wilayah terpencil.