Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp1.589,9 Triliun hingga September 2025
Pajak.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir September 2025 mencapai Rp1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang senilai Rp2.663,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan bahwa pemerintah masih perlu membelanjakan sekitar Rp1.292,7 triliun hingga akhir Desember 2025. Belanja ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita juga note bahwa ini kan angka akhir September, berarti tahun 2025 ini tinggal tiga bulan Oktober, November, Desember. Di tiga bulan terakhir kita melihat perlunya belanja dan ini perlu percepatan sekitar Rp1.292,7 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Pajak.com pada Rabu (15/10/25).
Realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga September tercatat sebesar Rp800,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook APBN 2025. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk membiayai belanja pegawai sebesar Rp237,2 triliun atau 77,8 persen dari target, belanja barang untuk mendukung layanan publik sebesar Rp277,9 triliun atau 58,2 persen, serta belanja modal Rp173,1 triliun atau 50,3 persen.
Selain itu, belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp112,7 triliun atau 75,5 persen dari outlook, meningkat 1 persen dibandingkan tahun lalu. Bansos tersebut disalurkan antara lain melalui program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp34,7 triliun untuk 96,8 juta peserta, Kartu Sembako Rp34,9 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Kita lihat outlook yang kita perkirakan, maka masih ada Rp475 triliun yang dibelanjakan di kuartal IV 2025. Ini juga kita dorong kementerian/lembaga mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” tutur Suahasil.
Dari sisi sektoral, belanja pemerintah pusat menunjukkan peningkatan pada beberapa bidang prioritas. Belanja pendidikan mencapai Rp411,7 triliun atau 56,6 persen dari total pagu Rp724,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung ekosistem pendidikan, termasuk Rp49,6 triliun untuk siswa dan mahasiswa penerima PIP dan KIP Kuliah, serta Rp213 triliun untuk tenaga pendidik ASN dan non-ASN. Sementara itu, belanja kesehatan terealisasi Rp132,4 triliun atau 60,6 persen dari APBN 2025 senilai Rp218,5 triliun. Dana ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan sebesar Rp46,8 triliun, serta layanan kesehatan masyarakat sebesar Rp75,9 triliun.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah telah merealisasikan Rp81,2 triliun atau 56,1 persen dari APBN 2025 sebesar Rp144,6 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan melalui subsidi pupuk, pembangunan irigasi, pengelolaan lahan pertanian, serta pengembangan sumber daya air.
Adapun belanja infrastruktur mencapai Rp170,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp402,4 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp100,3 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat (BPP), Rp44,9 triliun dari transfer ke daerah (TKD), dan Rp24,8 triliun melalui pembiayaan.
Anggaran infrastruktur digunakan antara lain untuk pembangunan rumah FLPP sebanyak 192.700 unit, revitalisasi 11.600 sekolah, serta pembangunan dan preservasi jalan sepanjang 177 km. Pemerintah menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur akan menjadi fokus utama pada kuartal IV-2025 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Secara keseluruhan, belanja negara hingga September 2025 mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook APBN 2025, sedikit terkontraksi 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total tersebut, transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi Rp644,9 triliun atau 74,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen secara tahunan.