APINDO Ungkap 6 Strategi Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2026
Pajak.com, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026 masih terbuka untuk dicapai. Namun, dunia usaha menilai ada 6 strategi yang perlu dijalankan pemerintah agar target tersebut tidak sekadar menjadi optimisme di atas kertas.
APINDO menekankan bahwa pertumbuhan tinggi harus dibarengi dengan kualitas, inklusivitas, dan daya saing yang berkelanjutan.
Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi 2026 sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Pemerintah disebut akan menggenjot belanja sejak awal tahun serta melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong laju ekonomi nasional. Optimisme tersebut mendapat perhatian dari kalangan dunia usaha, termasuk APINDO, yang menilai langkah pemerintah perlu diiringi dengan pembenahan struktural secara menyeluruh.
Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani menilai, di tengah optimisme tersebut, pemerintah dan DPR dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 justru menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5,4 persen.
“Sedangkan dunia usaha secara konservatif memproyeksikan pertumbuhan ekonomi bergerak di kisaran 5,0 hingga 5,4 persen. Pertumbuhan tetap positif, namun penuh kehati-hatian,” kata Ajib, dikutip Pajak.com pada Senin (5/12/25).
Menurut Ajib, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bergerak secara inklusif, produktif, dan berdaya saing, terdapat enam prasyarat strategis yang harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Prasyarat pertama adalah penciptaan lapangan kerja berkualitas. Kebijakan pemerintah diharapkan bermuara pada penyerapan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja formal. Investasi perlu diarahkan ke sektor-sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Selain itu, pemerintah perlu mencegah pola investasi turnkey, terutama pada level pekerjaan bawah, dengan menerapkan rasio tenaga kerja lokal secara jelas dan konsisten.
Prasyarat kedua menyangkut bauran kebijakan fiskal dan moneter. Tahun 2025 disebut sebagai masa transisi kepemimpinan dan perubahan arah kebijakan fiskal dari pro stability menjadi pro growth. Arah kebijakan ini dinilai sejalan dengan target Presiden Prabowo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan, mulai dari sempitnya ruang fiskal, potensi shortfall penerimaan pajak, hingga inefisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah dinilai perlu mengedepankan prinsip collect more, spending better, serta menjaga kebijakan moneter agar inflasi tetap berada di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ketiga, efisiensi biaya usaha secara universal. APINDO menilai agenda ini harus menjadi prioritas struktural dengan komitmen kuat dari pemerintah. Fokus utamanya adalah pemangkasan cost of compliance, penyediaan pembiayaan yang lebih kompetitif, serta pengendalian biaya energi, logistik, dan tenaga kerja yang selama ini membebani dunia usaha.
Keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan link and match antara dunia usaha, industri, dan pendidikan perlu dipercepat. Reformasi vokasi, program reskilling dan upskilling, serta peningkatan literasi digital menjadi prasyarat agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan struktur ekonomi berbasis teknologi.
Tuntutan kenaikan upah yang rutin muncul setiap tahun juga perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan daya saing, mengingat persaingan ekonomi bersifat global, bukan lagi antarwilayah di dalam negeri.
Kelima, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok. Kemitraan yang terstruktur dan saling menguntungkan antara BUMN dan swasta, didukung insentif fiskal yang tepat, serta penguatan akses pembiayaan dan pasar, dinilai akan mendorong UMKM naik kelas dan terintegrasi ke global value chain.
Keenam, kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha dalam perumusan kebijakan. APINDO menekankan pentingnya mekanisme kolaboratif yang responsif melalui policy feedback loop. Dunia usaha membuka ruang dialog agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis realitas lapangan dan sejalan dengan semangat Indonesia Incorporated.
Ajib menegaskan, keenam prasyarat tersebut merupakan fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2026. Dengan berbagai catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persen dinilai masih possible, namun pertumbuhan di kisaran 5,0 persen hingga 5,4 persen dianggap lebih achievable dalam kondisi saat ini.
“Dengan beberapa catatan yang ada, pertumbuhan ekonomi 6 persen adalah possible, tapi pertumbuhan ekonomi 5,0 persen hingga 5,4 persen lebih achievable,” pungkasnya.