Tiongkok Turunkan Ambang Pajak Konsumsi Mobil Mewah, Mobil Listrik Juga Kena
Pajak.com, Beijing – Pemerintah Tiongkok resmi menurunkan ambang batas (threshold) pengenaan pajak konsumsi sebesar 10 persen terhadap mobil ultramewah dari sebelumnya 1,3 juta yuan (sekitar Rp2,94 miliar) menjadi 900.000 yuan (sekitar Rp2,042 miliar). Aturan baru ini mulai berlaku 20 Juli 2025 dan sekaligus memperluas cakupan pajak yang sebelumnya hanya berlaku untuk mobil berbahan bakar fosil, kini mencakup juga kendaraan listrik murni dan berbahan bakar sel (fuel cell).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pengumuman Nomor 3 Tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Tiongkok bersama Administrasi Pajak Negara Tiongkok. Dalam pengumuman tersebut, Pemerintah Tiongkok memastikan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk mendorong konsumsi yang lebih rasional dan mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.
“Ruang lingkup mobil yang dikenai pajak konsumsi kini mencakup mobil penumpang serta bus komersial menengah dan ringan dari berbagai jenis tenaga dengan harga eceran minimal 900.000 yuan per unit, belum termasuk PPN. Untuk kendaraan listrik dan fuel cell yang tidak memiliki kapasitas silinder, pajak hanya dikenakan di tingkat ritel,” demikian sekelumit bunyi pengumuman tersebut, dikutip Pajak.com, Sabtu (19/7/2025).
Secara eksplisit, kebijakan ini juga menyebutkan bahwa kendaraan bekas tetap dibebaskan dari pajak konsumsi, selama telah tercatat dan berpindah kepemilikan sebelum mencapai batas usia wajib penghapusan nasional. Adapun penghitungan harga eceran mencakup seluruh biaya yang dibebankan kepada pembeli, termasuk untuk aksesori, layanan tambahan, dan produk boutique lainnya.
Dengan perubahan ini, mobil dengan harga jual termasuk pajak di atas 1,017 juta yuan akan terkena pajak konsumsi. Sebelumnya, ambang batas ini berada di level 1,469 juta yuan. Artinya, lebih banyak mobil mewah yang kini masuk ke dalam lingkup pajak konsumsi tambahan.
Sekretaris Jenderal China Passenger Car Association (CPCA) Cui Dongshu menilai, penyesuaian ini sebagai langkah yang wajar dan mencerminkan dinamika pasar. Menurutnya, penurunan harga jual mobil mewah selama beberapa tahun terakhir, akibat diskon besar-besaran, telah menurunkan harga ritel mobil 1,3 juta yuan menjadi mendekati 900.000 yuan.
“Mobil dengan harga sebelum pajak 1,3 juta yuan saat ini dipromosikan hingga 30 persen, sehingga harga ecerannya menjadi sekitar 900.000 yuan. Basis pajak lama tidak lagi mencerminkan realitas pasar. Kebijakan ini menjaga kestabilan basis pajak, tanpa memperluas objek pajak secara tidak perlu,” jelasnya menanggapi peraturan baru tersebut.
Cui menambahkan, sejak 2019 promosi mobil mewah terus meningkat. Pada Juni 2025, potongan harga mencapai rata-rata 26,8 persen. Ia menyebut, upaya menghindari pajak melalui faktur terpisah untuk aksesori atau layanan tambahan juga menjadi perhatian dalam revisi aturan kali ini.
“Kita melihat dealer kerap memainkan harga dengan memisahkan komponen tambahan dari harga jual utama. Kini semua biaya tersebut dihitung sebagai bagian dari harga eceran,” ujarnya.
Ia memaparkan, data paruh pertama 2025 menunjukkan penjualan mobil ultramewah di atas 1,017 juta yuan mencapai 37.000 unit, turun 49 persen dari tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 89 persen adalah mobil berbahan bakar bensin. Mercedes-Benz mendominasi pasar dengan pangsa 48 persen (16.000 unit), disusul Land Rover (23 persen), Porsche (18 persen), Lexus (8 persen), dan Bentley (3 persen).
Cui memprediksi, pemain besar akan menanggung tekanan terbesar dari kebijakan ini. Namun, beberapa produsen seperti Porsche dan Maserati telah mengantisipasi dengan memberi diskon besar. Sementara itu, merek lokal seperti BYD dengan Yangwang U8 dan Hongqi dengan Jinkui Hua mulai menyasar segmen mewah satu jutaan yuan, meski belum memperoleh daya saing signifikan.
Kendati demikian, Cui menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan berdampak signifikan bagi konsumen umum. “Mobil ultramewah hanya mencakup 0,1 persen dari seluruh pasar otomotif Tiongkok. Ini bukan kebijakan massal, melainkan penataan ulang pada ceruk pasar agar tetap adil dan seimbang,” pungkasnya.