Pro Visioner Konsultindo Kupas Strategi ESG sebagai Agenda Utama Industri 2026
Pajak.com, Jakarta – PT Pro Visioner Konsultindo menegaskan bahwa penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi agenda strategis yang tidak terpisahkan dari arah bisnis seluruh industri pada 2026. ESG dipandang sebagai kerangka penting untuk menjawab tantangan perubahan iklim, risiko bencana, tekanan kebijakan global, serta tuntutan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
Adapun, kegiatan ini dimoderatori oleh Managing Director PT Pro Visioner Konsultindo Martua E. Tambunan dan diisi materi oleh Senior Sustainability Consultant PT Pro Visioner Konsultindo Evana Pasaribu.
Dalam kesempatan itu, Evana menjelaskan bahwa urgensi ESG semakin menguat seiring meningkatnya intensitas bencana alam dan dampak perubahan iklim, baik secara global maupun nasional. Ia menekankan bahwa kondisi tahun 2025 menjadi peringatan kuat bagi dunia usaha untuk segera melakukan langkah perlindungan dan efisiensi.
“Kalau nggak kita protect dari sekarang, dan nggak kita efisiensi dari sekarang, itu bisa akan berbahaya untuk beberapa tahun ke depan,” ujar Evana dalam webinar bertajuk Essential ESG Fundamentals for All Industries in 2026, dikutip Pajak.com pada Selasa (23/12/25).
Menurut Evana, Indonesia termasuk salah satu negara di Asia dengan kontribusi emisi yang tinggi. Data BMKG per 6 November 2025 menunjukkan tren peningkatan suhu nasional yang berpotensi memperbesar risiko bencana alam. Kondisi ini diperkuat oleh catatan BNPB yang menunjukkan lonjakan kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 15 Desember 2025, dengan dampak korban jiwa dan jutaan masyarakat terdampak.
Evana menyoroti bahwa perubahan iklim tidak dapat dilepaskan dari aktivitas manusia, mulai dari pembangunan, pembakaran batu bara, bensin, kayu, proses industri, hingga kebakaran hutan. Dampaknya tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga kesehatan, keselamatan manusia, dan stabilitas ekonomi.
Dalam konteks kebijakan global, Indonesia telah memperbarui komitmen Nationally Determined Contribution (NDC). Target penurunan emisi kini mencapai 31,89 persen secara mandiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional. Target ini dipercepat dari rencana awal dan menjadi bagian dari komitmen Paris Agreement.
Selain itu, Indonesia juga memiliki peta jalan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS LCCR) yang menjadi acuan penting bagi pelaku usaha untuk memahami peran sektor industrinya dalam pengendalian emisi karbon dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.
“Jadi kenapa rata-rata sekarang perusahaan sudah membangun atau men-develop sustainability, kenapa sudah banyaknya perkembangan konsultan sustainability?. Karena makin banyaknya permintaan dari kebijakan pemerintah di Indonesia. Jadi awal targetnya itu dimulai dari Paris Agreement yang ada,” jelasnya.
Evana menegaskan bahwa ESG tidak bisa dilepaskan dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan prioritas nasional, fokus utama Indonesia berada pada SDGs 7 terkait energi, SDGs 13 tentang perubahan iklim, dan SDGs 15 mengenai ekosistem daratan. Ketiga target ini dinilai relevan untuk diterjemahkan ke dalam program keberlanjutan perusahaan hingga 2030.
Dari sisi spasial dan tata ruang, Evana memaparkan data Sistem Informasi Geospasial Kementerian Kehutanan yang menunjukkan sebaran kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, hingga kawasan kritis. Ia menekankan bahwa perusahaan perlu memahami karakter wilayah operasionalnya karena deforestasi, pembakaran lahan, dan alih fungsi hutan berkontribusi besar terhadap bencana, terutama banjir dan longsor.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan pelaporan dini apabila terdapat potensi bencana, termasuk melalui kanal pengaduan nasional lapor.go.id, sebagai bagian dari kolaborasi antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
Dalam pemaparannya, Evana menegaskan bahwa ESG merupakan kerangka kerja atau framework untuk menilai kinerja perusahaan di luar aspek keuangan, yang mencakup tiga pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola. ESG bukan sekadar jargon, melainkan alat untuk mengukur, mengevaluasi, dan mengomunikasikan dampak perusahaan kepada para pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan bahwa pengukuran ESG harus mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif. Dari sisi lingkungan, indikator meliputi emisi langsung dan tidak langsung, konsumsi dan efisiensi energi, penggunaan air, serta pengelolaan limbah. Dari sisi sosial, pengukuran mencakup keberagaman dan inklusivitas, hak asasi pekerja, dampak sosial proyek, kepuasan karyawan, hingga tingkat turnover. Sementara dari sisi tata kelola, fokus pada kebijakan, etika bisnis, pencegahan korupsi, manajemen risiko, dan keamanan data.
Evana menekankan bahwa penerapan ESG juga harus dikaitkan dengan nilai finansial perusahaan. Program efisiensi, seperti pengurangan emisi dari aktivitas karyawan, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menekan biaya operasional. Perusahaan bahkan dapat memberikan insentif atau reward kepada karyawan yang mendukung program keberlanjutan.
Selain itu, tren 2026 menunjukkan meningkatnya kebutuhan akan sistem pemantauan ESG berbasis digital yang user friendly. Dashboard ESG yang transparan dan mudah diakses dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mencegah praktik greenwashing.
Dalam pemaparannya, Evana juga menguraikan berbagai risiko ESG yang dihadapi perusahaan apabila tidak melakukan mitigasi sejak dini. Risiko lingkungan dapat berdampak pada reputasi, kerugian finansial, dan biaya pemulihan pascabencana. Risiko sosial muncul dari tingginya turnover karyawan, rendahnya kesejahteraan, hingga konflik dengan masyarakat sekitar. Sementara risiko tata kelola berkaitan dengan kurangnya transparansi dan meningkatnya potensi korupsi.
Sebaliknya, ESG juga membuka peluang besar bagi perusahaan, mulai dari efisiensi biaya, peningkatan produktivitas karyawan, penguatan reputasi, hingga keberlanjutan usaha jangka panjang. Menurut Evana, sumber daya manusia merupakan aset utama perusahaan, sehingga investasi pada aspek sosial dan tata kelola akan memberikan dampak langsung pada kinerja bisnis.
Menutup pemaparannya, Evana menegaskan bahwa tren ESG pada 2026 akan semakin menuntut pendekatan holistik. Perusahaan tidak hanya dituntut patuh terhadap regulasi, tetapi juga mampu mengintegrasikan ESG ke dalam strategi bisnis, pengambilan keputusan, serta budaya organisasi.
Dengan demikian, ESG bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi seluruh industri untuk bertahan, tumbuh, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.